Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 20:58 WIB

Titik Terang Lahan Proyek Kereta Cepat Jkt-Bdg

Kamis, 28 Juni 2018 | 03:29 WIB

Berita Terkait

Titik Terang Lahan Proyek Kereta Cepat Jkt-Bdg
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Masalah lahan yang mengganjal mega proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung, bakal menemui titik terang. Lantaran. keberatan dari lima perusahaan swasta atas ganti rugi lahan ditolak pengadilan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Karawang, Jawa Barat menolak permohonan keberatan ganti rugi pembebasan lahan yang dimohon lima perusahaan swasta. "Kita apresiasi putusan majelis hakim dengan pertimbangan yang tepat," kata pengacara PT KCIC, Suhendra Asido Hutabarat dari Kantor Hukum LHP Law Corporation di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Selain terhadap PT KCIC, dalam permohonan keberatan ganti rugi lahan mega proyek itu, turut juga ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Menteri Perhubungan RI dan Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak sebagai termohon lainnya.

Kelima perusahaan yang menjadi pemohon adalah PT Gajah Tunggal, dengan nomor perkara No.33/Pdt.G/2018/PN.Kwg; PT Karawang Cipta Persada (No.36/Pdt.G/2018/PN.Kwg dan No.37/Pdt.G/2018/PN.Kwg); PT Perusahaan Industri Ceres (No.38/Pdt.G/2018/PN.Kwg); PT Batuah Bauntung Karawang Primaland (No. 39/Pdt.G/2018/PN.Kwg); dan PT Pertiwi Lestari (No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kwg).

Suhendra menyebutkan, keputusan PN Karawang itu, berdampak terhadap kelanjutan dan percepatan pembangunan jalur kereta cepat tersebut. Dijelaskan, payung hukum yang digunakan dalam perkara tersebut adalah UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Jika merujuk pada Undang-Undang itu, maka kepentingan umum harus diutamakan apalagi mengingat proyek Kereta Cepat adalah proyek strategis nasional. Jadi itulah dasar hukum proses sengketa ganti kerugian," ungkap Suhendra.

Suhendra mengungkapkan, nilai ganti rugi ditetapkan Kantor BPN, Karawang berdasarkan penilaian yang dilakukan dan dikeluarkan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). "KJPP ditunjuk Kantor BPN Karawang melalui tender yang transparan dan penilaian ganti kerugian juga telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku," ucap Suhendra.

Adapun sejumlah dalil yang diajukan oleh pihak pemohon, antara lain keberatan dengan besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan, serta meminta agar tanah berdampak juga diikutsertakan sebagai objek ganti rugi ditolak majelis hakim karena pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya.

Kuasa hukum lainnya, Rheren Situmorang didampingi Rheinhard Siahaan, merespon positif keputusan majelis hakim yang mempertimbangkan semangat dari UU 2/2012, untuk kepentingan umum.

Menurut Rheren, ada pertimbangan keadilan yang dilakukan majelis hakim dalam memutus keenam perkara permohonan tersebut. "Ada masalah keadilan yang dikedepankan, di mana dalam pertimbangannya banyak pihak yang terkena ganti rugi, tapi kenapa hanya lima perusahaan yang mengajukan sementara lainnya menerima, sedangkan proyek ini adalah untuk kepentingan umum" tutur Rheren.

Keenam perkara permohonan itu diputus dalam waktu berbeda. Untuk perkara No.33/Pdt.G/2018/PN.Kwg, diputus pada hari Kamis (21/6). Perkara No.38/Pdt.G/2018/PN.Kwg, dan No. 39/Pdt.G/2018/PN.Kwg diputus pada hari Senin (25/6/2018).

Sementara untuk tiga permohonan lainnya, yakni No.36/Pdt.G/2018/PN.Kwg, No.37/Pdt.G/2018/PN.Kwg, dan No.40/Pdt.G/2018/PN.Kwg, diputus pada hari Selasa (26/5/2018). Sementara itu, kuasa hukum salah satu pemohon dari PT Industri Ceres dan PT Batuah Bauntung Karawang Primaland,

Sehat Damanik menyatakan putusan pengadilan jauh dari rasa adil. "Sudah pasti kasasi karena jauh dari rasa adil," tegas Damanik. [tar]

Komentar

Embed Widget
x