Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Juli 2018 | 16:02 WIB
 

Pasca KM Sinar Bangun Karam, Dirjen Hubdar Sibuk

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 28 Juni 2018 | 18:40 WIB
Pasca KM Sinar Bangun Karam, Dirjen Hubdar Sibuk

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, tim Ad Hoc diberikan waktu sebulan untuk membenahi tata kelola pelayaran Danau Toba, Sumatera Utara.

"Pak Menteri Perhubungan memberikan tanggungjawab ke saya, minimal satu bulan ada peningkatan yang cukup baik terhadap fasilitas keselamatan yang ada di Danau Toba," kata Budi di Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

Menurut dia, saat ini, tim tersebut sudah bekerja untuk melakukan pembenahan. Kedepan tim akan bergerak cepat dalam membenahi tata kelola pelayaran Danau Toba.

"Tim Ad Hoc itu saya laporkan ada beberapa lembaga terkait, sesuai tupoksinya masing-masing. Lembaga itu tidak terbatas di Kementerian Perhubungan saja, tetapi di luar ya seperti BMKG," ujar dia.

Kemudian, selain memperbaiki sisi operasional, tim juga diberikan tugas memperbaiki regulasi atas rekomendasi dari rapat yang dilakukan sebelum tim Ad Hoc dibentuk. Dia mengaku diberikan tanggung jawab tim tersebut, agar pembenahan dapat dilakukan dalam satu bulan.

Dalam kesempatan ini, Budi memgatakan tahap awal, tim sudah membagaikan alat keselamatan, sebanyak 500 pelampung, kedepanya akan ada 5 ribu pelampung ke kapal penyeberangan di Danau Toba. Selain itu, pemberian pelatihan keselamatan ke pihak yang terlibat dalam pelayaran di Danau Toba.

Menurut Budi, instansinya telah melaporkan pembentukan tim Ad Hoc, untuk membenahi tata kelola pelayaran di Danau Toba ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya melaporkan ke pak menko pembentukan tim Ad Hoc, yang akan percepatan perbaikan ssarana prasarana dan operasional keselamatan pelayaran di Danau Toba," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membentuk tim Ad Hoc guna mengatasi permasalahan pelayaran di Danau Toba, Sumatera Utara yang menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan kapal.

Tim tersebut terdiri dari unsur internal Kemenhub serta kerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Basarnas, TNI dan Polri.

Pembentukan tim ad hoc tersebut hingga terbentuknya badan yang disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Fungsi tim ad hoc ini sendiri antara lain yakni pertama, mensubstitusi fungsi-fungsi pengawasan yang selama ini kurang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Tim ad hoc ini nantinya akan bersama-sama Dishub Provinsi melakukan supervisi kegiatan di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Danau Toba. Dengan adanya supervisi ini, diharapkan konsistensi penerapan aturan dapat berjalan.

Fungsi kedua, mengambil alih pengoperasian pelabuhan dan memastikan pelabuhan-pelabuhan dapat segera beroperasi kembali. Fungsi ketiga adalah bersama dengan KNKT meneliti hal apa saja seperti SOP (Standard Operating Procedure), pelaksanaan aturan di lapangan, yang kurang atau tidak berjalan. [ipe]

Komentar

x