Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 17:05 WIB

Kumpulkan Anak Buah, SMI Terangkan Perpres 16/2018

Jumat, 29 Juni 2018 | 01:29 WIB

Berita Terkait

Kumpulkan Anak Buah, SMI Terangkan Perpres 16/2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menggelar sosialisasi Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Upaya ini mendorong transparansi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Sosialiasi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (28/6/2018), dihadiri pejabat eselon satu dan dua di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani mengingatkan, pentingnya menjaga proses pengadaan barang dan jasa dengan baik, transparan, akuntabel, efisien dan tetap mengikuti tata kelola yang baik.

"Anda semua menjadi nakhoda dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang profesional, modern, sesuai tata kelola internasional dan jauh dari konflik kepentingan serta korupsi," ujar Sri Mulyani.

Dalam APBN 2018, Kementerian Keuangan mendapatkan anggaran pengadaan barang dan jasa, sebesar Rp45,68 triliun. rinciannya, sebanyak Rp20,36 triliun untuk belanja pegawai, Rp23,10 triliun untuk belanja barang dan Rp2,22 triliun untuk belanja modal.

Dari anggaran tersebut, hingga triwulan II-2018, terealisasi sebanyak 319 paket tender dari 639 paket pengadaan barang dan jasa.

Sementara, penerbitan Perpres Nomor 16/2018 berisi simplifikasi peraturan berupa pengaturan pada hal-hal normatif serta penyederhanaan struktur yang semula berisi 19 bab dengan 139 pasal penjelasan menjadi 15 bab dengan 94 pasal.

Selain simplifikasi, peraturan ini juga memuat beberapa perubahan istilah, perubahan definisi serta penambahan pengaturan baru yang mengakomodasi praktik terbaik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, deregulasi terhadap berbagai peraturan ini bertujuan agar terdapat fleksibilitas dengan tetap menjaga akuntabilitas. Pengaturan mengenai standar dan prosedur lebih lanjut diatur oleh peraturan Kepala LKPP serta peraturan kementerian terkait.

Dalam kesempatan ini, juga berlangsung diskusi dengan narasumber dari LKPP maupun KPK untuk membahas terjadinya potensi konflik kepentingan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Untuk itu diperlukan integritas dalam pelaksanaan pengadaan, optimalisasi peran aparat pengawas intern pemerintah, optimalisasi vendor management, whistleblowing system serta standardisasi kualitas barang dan jasa serta harga.

Dengan adanya diskusi ini diharapkan pemahaman dan komitmen para peserta dapat meningkat dan terdapat optimalisasi pelaksanaan Perpres Nomor 16/2018 untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih. [tar]

Komentar

x