Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 20 November 2018 | 01:49 WIB

Negosiasi RI dan Freeport, Siapa Untung?

Oleh : Ahluwalia | Jumat, 29 Juni 2018 | 17:01 WIB

Berita Terkait

Negosiasi RI dan Freeport, Siapa Untung?
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Para analis menilai, secara geopolitik dan geostrategis, posisi Indonesia era Presiden Jokowi lemah di mata AS karena RI dianggap sudah ngeblok ke China. Maka tak mengherankan kalau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan justru yang bertandang ke AS bertemu CEO Freeport McMoran Richard Adkerson membahas kelanjutan operasional tambang Freeport di tanah Papua.

"Ini menunjukan martabat kita sudah direndahkan. Jonan sudah merendahkan martabat bangsa Indonesia," kata Marwan, Jumat (29/6/2018). Selain tambangnya berada di Indonesia, yang memiliki kepentingan besar di sana adalah PT Freeport.

"Bagaimana bisa tambangnya disini yang berkepentingan juga asing. Okelah kita ada kepentingan, tapi kita juga harus menjaga martabat bangsa ini," kata dia.

Posisi pemerintah memang lemah di mata AS, maka Menteri Jonan yang bertolak ke AS, bukannya bos Freeport dari AS yang bertandang ke Jakarta untuk berunding mencari titik temu dan mencari kesepakatan bersama.

Mustinya Menteri ESDM yang mengundang bos Freeport ke Jakarta, bukan malah sebaliknya. Tentu saja Freeport senang menyambut Jonan dan tim, di mana pertemuan berlangsung di Washington DC, AS dalam jamuan makan siang. Selain Jonan dan Adkerson hadir juga Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Jonan kemudian menuturkan hasilnya bahwa kesepakatan semua sudah selesai, yaitu soal kepastian usaha dan management control. "Akuisisi juga sudah sepakat selesai, tinggal legal documentation dan Inalum cari pinjaman," ujar Jonan di Hotel Four Seasons, Washington, Senin waktu setempat (25/6/2018).

Ini jelas kemenangan Freeport terhadap Indonesia dalam menyelesaikan sengkarut kerjasama kedua pihak yang selama ini terus merugikan RI.

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli pernah mengungkapkan, perusahaan tambang emas dan mineral raksasa itu merugikan bangsa saat berbicara di depan anggota Badan Anggaran DPR RI saat Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Ini koreksi Rizal Ramli saat itu soal Freeport:

Kesalahan pertama, sejak 1967-2014, Freeport Indonesia hanya menyetorkan royalti dari kekayaan alam yang dikeruk sebesar 1 persen untuk emas dan tembaga nol koma sekian persen. Sementara perusahaan tambang di dunia, rata-rata membayar royalti emas 6 persen-7 persen dan tembaga sekian persen.

"Kenapa begitu, mohon maaf karena ada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Setiap perpanjangan kontrak terjadi KKN. Saat awal orde baru tidak apa, mungkin belum ada investor yang masuk, dan seharusnya sejak 1980-an, kita bisa diuntungkan dari setiap perpanjangan kontrak. Tapi term tidak berubah karena pejabatnya mudah disogok," tegas Rizal.

Kesalahan kedua, Freeport Indonesia telah membuang limbah beracun dan berbahaya atau limbah tailing ke Sungai Amunghei di Papua tanpa dilakukan pemrosesan. Akibat dari kesengajaan itu, diakui Rizal, kesehatan warga memburuk dan banyak ikan mati bergelimpangan.

Perusahaan tambang di AS saja tidak berani melanggar UU Lingkungan Hidup. Seperti perusahaan BP yang menumpahkan minyak di Teluk Meksiko, dihukum US$30 miliar. "Tapi perusahaan di Indonesia seenaknya saja, itu karena pejabat kita mudah disogok dan dilobi, semua bisa diatur," terang Rizal Ramli saat itu.

Kesalahan ketiga, Freeport mencla-mencle melakukan divestasi saham. Padahal divestasi saham masuk dalam poin perpanjangan kontrak antara pemerintah dan Freeport Indonesia. Sementara PT Newmont Nusa Tenggara dan perusahaan lain sanggup memenuhi syarat tersebut.

Menurut Rizal Ramli, Freeport Indonesia paling mencla-mencle soal divestasi. Divestasi ini penting supaya BUMN kita bisa masuk. Kalau kita kompak dan ngotot dan sulit dilobi, Freeport pasti akan menyerah dengan mengembalikan kontraknya kepada pemerintah

Mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan tambang setelah pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas, Jonan menegaskan Freeport dan pemerintah akan membuat Joint Venture yang sehat dan menyusun target bersama hingga 2041. "Supaya ada kepastian usaha untuk Freeport."

Tenggat untuk divestasi saham PT Freeport Indonesia yang ditargetkan bisa rampung Juni ini semakin dekat. Tetapi, di detik-detik akhir justru terdapat beberapa perubahan baik dari sisi skema maupun harga valuasi saham tambang emas dan tembaga ini.

Kementerian BUMN menyatakan, skema berubah dari dua tahap menjadi satu tahap. Begitu pula dengan valuasi saham yang semula ditaksir kisaran US$ 3 miliar jadi melebar hingga ke angka US$ 5 miliar atau setara dengan Rp42 triliun hingga Rp 70,4 triliun. Namun masih ada empat hal lain yang perlu diselesaikan sama-sama,yakni terkait masalah perpanjangan kontrak, smelter, divestasi, dan juga stabilitas investasi yang sekarang sedang ditugaskan kepada Inalum.

Menteri Jonan selaku wakil pemerintah diharapkan bisa mencapai kesepakatan win-win solution dengan Freeport agar Indonesia tidak terus menerus merasa dirugikan.

Pemerintah harus berusaha mengambil benefit lebih dari Freeport, dan memperjuangkan kenaikan royalti. Dan kini pemerintah berusaha menuntaskan divestasi Freeport itu, secepatnya. Semoga berhasil dengan baik dan positif bagi Indonesia, bukan malah sebaliknya. [berbagai sumber]

Komentar

x