Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 Juli 2018 | 16:29 WIB
 

Menanti Hasil 25 Kontrak Gross Split US$1 Miliar

Oleh : - | Sabtu, 30 Juni 2018 | 02:29 WIB
Menanti Hasil 25 Kontrak Gross Split US$1 Miliar
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah menetapkan 25 kontrak minyak dan gas bumi (Migas) dengan skema bagi hasil kotor (gross split) sejak 2017 hingga Juni 2018.

"Sembilan di antara 25 kontrak berskema gross split itu, merupakan hasil lelang blok migas pada periode 2017-2018," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi di Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Menurut dia, komitmen pasti investasi ke-25 kontrak migas itu mencapai sekitar US$1 miliar, atau setara Rp14 triliun dengan asumsi kursi Rp14.000 per US$. "Komitmen pasti investasi senilai satu miliar dolar itu, besar sekali. Angka investasi tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah hasil upaya kami menciptakan iklim investasi migas yang menarik selama dua tahun terakhir," ujar Agung.

Menurut Agung, dengan skema gross split, birokrasi dan pengadaan investasi menjadi lebih efisien dibandingkan skema pengembalian biaya operasi (cost recovery) yang berlaku sebelumnya.

Dampaknya, kegiatan eksplorasi, penemuan cadangan, hingga tambahan produksi migas juga bisa lebih cepat dibandingkan cost recovery. Skema cost recovery, selama ini, waktu penemuan cadangan hingga komersialisasi bisa mencapai 15 tahun.

Menurut dia, sejak 2017, ada sembilan blok migas telah ditetapkan pemenang lelangnya. Sementara dua tahun sebelumnya (2015-2016), tidak ada satu pun blok migas yang laku dilelang.

Agung juga menambahkan kepastian investasi migas juga didukung dengan cepatnya pemerintah mengambil keputusan. Blok migas terminasi pada 2018, 2019 dan 2020, bahkan sudah diputuskan. "Hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Percepatan pengambilan keputusan tentu memberikan kepastian bagi para kontraktor dan membuat iklim investasi lebih kondusif," ujar Agung.

Peningkatan investasi migas dengan skema gross split, lanjutnya, membuat penerimaan negara lebih pasti dan lebih besar. Setidaknya ada tujuh insentif fiskal dengan menggunakan kontrak gross split.

Empat insentif di antaranya pada tahap eksplorasi yaitu bebas bea masuk impor atas barang operasi migas, PPN dan PPn BM tidak dipungut atas perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa operasi migas, PPh Pasal 22 tidak dipungut atas impor barang operasi migas, dan pengurangan PBB 100%.

Tiga insentif berikutnya yaitu pemanfaatan aset bersama migas (cost sharing) tidak kena PPN, loss carry forward yakni biaya operasi sebagai pengurang pendapatan kena pajak diperpanjang dari lima menjadi 10 tahun, dan yang terakhir, biaya tidak langsung kantor pusat tidak dikenakan PPN.

"Insentif paling besar adalah 'indirect tax' yang sekarang sampai 'first oil' (mulai produksi). Dulu hanya sampai tahap eksplorasi dan tahap eksploitasi sampai dengan 'first oil' dikenakan pajak. Insentif ini sesuai dengan usulan dari kontraktor yang meminta keringanan pajak dari tahap eksplorasi sampai eksploitasi," ungkap Agung.

Sejumlah peraturan juga sudah disempurnakan agar investasi lebih menarik seperti PP terkait perpajakan cost recovery, Permen ESDM tentang gross split, dan PP tentang perpajakan gross split. "Insentif tersebut sudah ada dan sudah jalan," jelasnya.

Selain itu, menurut dia, Permen ESDM Nomor 52/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, dinyatakan kontraktor dapat diberikan tambahan persentase bagi hasil jika komersialisasi lapangan migas tidak mencapai keekonomian. "Tambahan bagi hasil tersebut dapat ditetapkan saat persetujuan pengembangan lapangan migas. Ini adalah insentif konkret bagi kontraktor sehingga keekonomiannya menarik," kata Agung. [tar]

Komentar

x