Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 11:13 WIB

Menteri Rini: Disvestasi Saham Freeport Rp56 T!

Oleh : M Fadil Djailani | Minggu, 1 Juli 2018 | 17:05 WIB

Berita Terkait

Menteri Rini: Disvestasi Saham Freeport Rp56 T!
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengungkapkan nilai disvestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% mencapai Rp56 triliun atau setara US$3-4 miliar dengan kurs (Rp14.000).

Untuk itu bila pemerintah ingin mengantongi 51% saham Freeport maka harus menyediakan dana sebesar itu. Jadi, yang jadi pertanyaan uang sebanyak tersebut berasal dari mana?

"Nilai final negosiasi terakhir 3 hampir 4 antara US$3,5 ke US$4 miliar ini masih finalisasi, kita sudah anggap," kata Rini di kediamannya Patra Jasa, Kuningan, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

Menurut Rini angka Rp56 triliun tersebut sudah disetujui oleh bos Freeport Richard Adkerson dan angka ini juga sudah di laporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum lebaran kemarin.

Meski begitu, lanjut Rini masih ada persoalan yang belum terselesaikan, seperti masalah Amdal, namun dirinya menargetkan dalam dua pekan ini, finalisasi tersebut bisa terselesaikan.

"Moga-moga dalam dua minggu ini, tapi ini finalisasi masih terkait dengan lingkungan hidup masih ada, ada dengan keuangan (juga)," tambah dia.

Sebelumnya Menteri ESDM, Iganisius Jonan bertemu dengan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson di Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu. Pertemuan itu hasilnya semua kesepakatan telah selesai, yaitu soal kepastian usaha dan management control. Akuisisi juga sudah sepakat selesai, tinggal legal documentation dan Inalum.

Pemerintah menargetkan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% bisa rampung bulan Juni 2018. Semula, pemerintah berencana divestasi dilakukan dua tahap yakni dengan mengakuisisi saham Rio Tinto yang ada di tambang Grasberg, Papua, terlebih dulu. Belakangan, skema ini berubah menjadi satu tahap.

Jonan meyakinkan bahwa proses ini masih sesuai rencana dan bisa diselesaikan Juni ini. Namun, terkait berapa nilai valuasi yang akhirnya disepakati kedua belah pihak, baik Freeport maupun kementerian belum mau mengungkapnya.

Demikian juga terkait mekanisme pengelolaan tambang setelah pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas belum dapt dirincikan. Jonan menegaskan Freeport dan pemerintah akan membuat Joint Venture yang sehat dan menyusun target bersama hingga 2041. [hid]

Komentar

x