Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 September 2018 | 07:03 WIB

Impor Minyak Masih Tinggi, RI Perlu Tambah Kilang

Oleh : Herdi Sahrassad | Senin, 2 Juli 2018 | 04:19 WIB

Berita Terkait

Impor Minyak Masih Tinggi, RI Perlu Tambah Kilang
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Kedaulatan energi masih menjadi momok bagi bangsa ini. Di tengah melonjaknya harga minyak dunia, urgensi pembangunan kilang makin pasti. Bagaimana peluangnya?

Beberapa bulan lalu, kita belum lupa sempat membahas mengenai bagaimana Indonesia harus menekan pengeluaran devisa dari sisi perdagangan minyak tatkala harga minyak dunia melambung mencapai US$70-89 per barel.

Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli sangat meyakini, pembangunan kilang minyak merupakan suatu keharusan tersendiri bagi Indonesia, mengingat perdagangan negara dalam tiga bulan terakhir selalu defisit terutama disebabkan tingginya impor minyak.

Menurut RR, sapaan akrabnya, sangat jelas bahwa membangun kilang minyak di dalam negeri lebih murah dan efisien daripada impor.

Untuk itu, pemerintah berkomitmen menyelesaikan proyek modifikasi kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) dan pembangunan kilang baru.

Seperti yang ketahui sebelumnya, neraca perdagangan Indonesia bulan Januari 2018 mengalami defisit sebesar US$670 juta, di mana faktor penyebabnya dipicu tingginya angka impor, terutama komoditas minyak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, tingkat impor minyak Indonesia secara year-on-year (YoY) mencapai 26,44%.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, penyebab utama kenaikan impor, karena meningkatnya investasi di sektor hulu hingga US$20 miliar. Atau meningkat dua kali lipat ketimbang tahun sebelumnya. Di mana, mayoritas belanja modal tersebut berasal dari komoditas impor.

Ketidak-seimbangan antara demand dan supply di dalam negeri, menjadi akar masalah yang harus diselesaikan melalui pembangunan kilang minyak.

Berdasarkan fakta di lapangan, tingkat produksi lifting minyak di Indonesia selama 2017, tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM nasional.

Konsumsi masyarakat terhadap BBM cukup tinggi, sebagaimana disebut Pertamina dalam rapat di Komisi VII DPR pada 19/3/2018, konsumsi BBM diperkirakan mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). Sementara, rata-rata produksi minyak masih berada di kisaran 800 ribu barel per hari.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar pernah mengungkapkan urgensi pembangunan kilang dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Arcandra menjelaskan, kapasitas kilang minyak di dalam negeri saat ini hanya 1 juta bph. Setiap harinya mampu mengolah minyak mentah sekitar 800.000 bph. Sedangkan, produksi minyak mentah nasional berada di kisaran 800.000 bph.

"Kalau kita lihat produksi (minyak mentah) kita 800.000 bph, yang benar-benar menjadi hak pemerintah hanya sekitar 400.000 (bph), sisanya hak KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) yang bisa dijual kemana saja (ekspor). Sehingga untuk pengolahan di kilang kita masih butuh 400.000 (bph) lagi dari impor," ujar Arcandra.

Dengan kebutuhan 1,6 hingga 1,7 juta bph, kata Arcandra, Indonesia masih kekurangan 900.000 bph. Yang ditutup dengan impor. Kalau BBM bisa diproduksi seluruhnya di dalam negeri, ada penghematan yang cukup signifikan.

Kekurangan itu bisa diatasi dengan cara mengimpor atau membangun dan memodifikasi kilang yang ada. Namun, saat ini ada perbedaan atau selisih sekitar 5% antara mengimpor produk olahan dan memproduksi di dalam negeri.

Jadi, kalau dihitung dari harga produk Bahan Bakar Minyak beroktan (RON) 92 di kisaran US$72-74 per barel, maka selisihnya sekitar US$3,5 per barel.

Itu jika dihitung sehari bisa mencapai US$3 juta, atau sekitar US$1 miliar setahun. "Jadi, kalau mau bikin kilang atau impor, ya (pilih) kilang," ujar Arcandra

Arcandra menyatakan, kilang masuk kategori bisnis blue ocean, bukan red ocean. Artinya, pembangunan kilang di dalam negeri tidak akan mengganggu negara lain. Karena, produksi dari kilang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ketahanan energi domestik.

Atas dasar itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM, berkomitmen dalam pembangunan kilang ini. "Kami kerjakan RDMP yaitu meremajakan kilang-kilang eksisting di Cilacap, Balongan, Balikpapan, dan Dumai. Kami juga bangun 2 kilang baru di Tuban dan Bontang," ujar Arcandra.

Arcandra menghitung, harga BBM RON 92 bisa lebih murah 5%, atau US$3,5 per barel, jika diproduksi oleh kilang di dalam negeri.
Kalau Indonesia membangun kilang-kilang baru dan tak perlu impor 900.000 barel setiap hari, penghematannya bisa mencapai US$3 juta per hari, atau US$1 miliar alias Rp13,5 triliun (kurs Rp 13.500/US$) per tahun.

"Perbedaan antara kalau kita impor (produk olahan) dengan produk kilang (sendiri) ini mencapai 5%. Kalau dihitung dari harga produk RON 92 di kisaran USD 72-74 per barel, maka spread-nya sekitar USD 3,5 per barel, sehari kira-kira USD 3 juta, atau sekitar USD 1 miliar setahun. Jadi, kalau mau bikin kilang atau impor, ya kilang," ungkapnya.

Kementerian ESDM memiliki komitmen dalam pembangunan kilang ini. "Pemerintah sekarang komit sekali. Kita kerjakan RDMP (Refinery Development Master Plan) yaitu meremajakan kilang-kilang eksisting (agar kapasitas meningkat), Cilacap, Balongan, Balikpapan, dan Dumai. Kita bangun 2 kilang baru di Tuban dan Bontang," ujar Arcandra.

Pertamina, tahun ini, meneken kerja sama pembangunan Kilang Bontang dengan Oman dan Jepang. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir terdengar kembali rencana pembangunan kilang di Indonesia.

Pembangunan kilang minyak dengan kapasitas besar terakhir yang dilakukan pemerintah adalah pada 1995, sewaktu membangun Kilang Balongan dengan kapasitas 125 ribu bph. Kini, resminya, Pertamina memiliki 6 kilang yang jika dijumlah kapasitas produksinya mencapai 800 ribuan bph. hari. Angka ini jauh di bawah tingkat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional yang mencapai 1,3 juta bph.

Pakar kebijakan energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Rady mengatakan, rencana pembangunan kilang selama ini memang kerap terhambat.

Salah satunya,karena ada oknum yang hobi menciutkan niat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas untuk bangun kilang dengan meributkan proses administrasi atau margin bisnis yang tidak menggiurkan.

Hanya saja, dana Pertamina amatlah terbatas, sementara investasi bisnis kilang cukup jumbo. Alasan inilah yang menyebabkan mundurnya realisasi pembangunan kilang. Rakyat ingin, rencana pembangunan kilang, kali ini tak berujung kepada ketidakpastian.

Dan, rakyat ingin pembangunan Kilang Bontang dan kawasan lainnya, harus ada kepastian dengan menggunakan skema penugasan yang jelas. Agar secara bertahap bisa dicapai ketahanan energi. Bisakan Pak Jokowi? [ipe]

Komentar

Embed Widget
x