Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 20 September 2018 | 02:36 WIB

DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Rp46,252 Triliun

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 3 Juli 2018 | 10:54 WIB

Berita Terkait

DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Rp46,252 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi XI DPR menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk 2019 senilai Rp46,252 triliun.

"Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp 46,252 triliun," kata Pimpinan rapat Hafidz Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7/2018).

Meski sudah disetujui, Komisi XI akan terus melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Yakni secara detil soal penggunaan anggaran tersebut.

"Jadi, komisi XI akan membahas bersama Kementerian Keuangan secara detil pagu anggaran per eselon 1, setelah usulan disampaikan oleh pemerintah," ujar Hafidz yang juga adik kandung mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa itu.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan pagu indikatif Kementerian Keuangan di tahun anggaran 2019 sebesar Rp 46,252 triliun. Anggaran itu termasuk dengan Badan Layanan Umum (BLU), lebih besar dari 2018 yang hanya sebesar Rp 45,7 triliun.

"Apabila BLU sudah masuk, maka jumlahnya belanja pegawai Rp 21,341 triliun, belanja barang menjadi Rp 23,182 triliun, karena yang meningkat adalah dari BLU kelapa sawit dan kemudian belanja modal tetap Rp 1,72 triliun, sehingga totalnya jadi Rp 46,252 triliun," kata Sri.

Kemudian, untuk Inspektorat Jenderal tercatat sebesar Rp 110 miliar, Direktorat Jenderal Anggaran Rp 130 miliar, DJ Pajak Rp 7,2 triliun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp 3,2 triliun, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rp 122 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Rp 128 miliar.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tercatat Rp 784 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rp 739 milir, dan terakhir Badan Kebijakan Fiskal Rp 143 miliar.

Dari total ajuan itu, kebutuhan untuk belanja pegawai sebesar Rp 21,3 triliun. Sementara itu kebutuhan belanja barang Rp 23,1 triliun, dan belanja modal Rp 1,7 triliun.

Sri Mulyani memastikan dana yang diajukan memiliki orientasi untuk memenuhi tujuan-tujuan atau prioritas nasional seperti mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesehatan, serta pembangunan wilayah pinggiran. [ipe]

Komentar

x