Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 September 2018 | 07:00 WIB

Sri Mulyani Dijepit Impor & Transaksi Berjalan

Oleh : Herdi Sahrassad | Kamis, 5 Juli 2018 | 04:19 WIB

Berita Terkait

Sri Mulyani Dijepit Impor & Transaksi Berjalan
Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ada kabar baik terkait jebloknya neraca transaksi berjalan. Yakni, pemerintah bakal memperketat impor. Ini solusi yang efektif atau justru bikin masalah baru?

Ya, impor memang pantas diperketat, kalau memang tak ada jalan lain untuk menyelamatkan neraca transaksi. Agar tidak babak belur terus-terusan. Apalagi, nilai tukar rupiah terhadap US$, sudah menembus batas psikologis Rp14 ribu per US$. Tepatnya tembus Rp14.400 per US$ pada Jumat (29/6/2018). Angka ini menjadi angka terburuk.

Jangan lupa, ketika Agus Martowardojo masih menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI), hingga sebulan lengser digantikan Perry Wajiyo, nilai tukar US$ gejalanya terus menguat hingga Rp15 ribu per US$.

Namun karena operasi moneter oleh BI yang menggerus cadangan devisa (cadev) hingga US$9 miliar, rupiah berotot lagi ke level Rp14.000/US$. Tapi, keadaan ini tidak berlangsung lama. Lagi-lagi kembali melorot hingga ke level Rp14.500 per US$.

Merujuk data indikator ekonomi Indonesia di kuartal I-2018, neraca perdagangan migas minus US$2,4 miliar; neraca perdagangan jasa minus US$1,4 miliar; transaksi berjalan (current account) minus US$5,5 miliar; keseimbangan premier US$1,7 miliar; neraca pendapatan primer minus US$7,9 miliar; dan neraca pembayaran minus 3,9 miliar. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan 2018.

Para ekonom mengingatkan pemerintah, bahwa kondisi perekonomian Indonesia boleh dibilang tidak dalam kondisi prudent. Alasannya, ya itu tadi. Hampir seluruh indikator makro-ekonomi mengalami defisit.

Trade balance (neraca perdagangan), misalnya, tersungkur hingga negatif. Pada Mei 2018, negatif US$1,5 miliar. Bandingkan dengan negara tetangga yang positif semua, kecuali Thailand.

Ihwal tidak prudent-nya perekonomian Indonesia, bisa dideteksi dari current account yang defisit hingga US$5,5 miliar. Belum lagi neraca pendapatan primer Indonesia yang minus US$7,9 miliar. Pun neraca pembayaran Indonesia, defisit US$3,9 miliar di kuartal I-2018.

Hal ini belum termasuk perkiraan harga minyak mentah alias crude oil memasuki tren naik. Asumsi pemerintah dan DPR sebesar US$45 per barel. Namun, hari ini sudah nangkring di level US$70 per barel. Belum dimasukkan faktor ekspektasi. Artinya, ekonomi bisa jeblok diluar asumsi pemerintah.

Mungkin ini masih debatable. Sebagian ekonom menyebut perekonomian Indonesia sudah lampu kuning, bahkan setengah merah.

Sejak akhir 2017, dua ekonom senior yakni Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli sudah menyebut bahwaperekonomian Indonesia masuk lampu kuning. Namun, pandangan keduanya mendapat bantahan yang cukup keras dari pemerintah.

Mungkin karena sibuk membantah, pemerintah lupa sehingga tidak memiliki kebijakan turn around. Hal ini, tentu saja tidak baik dan tidak prudent. Selain itu, kalau tata kelola ekonomi prudent, maka angka-angkanya positif bukan negative.

Saat berada di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/7/2018), Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan: "Kita mulai meneliti soal impor. Apakah betul-betul dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia. Kita juga akan semakin selektif akan meneliti, siapa-siapa yang membutuhkan. Apakah dalam bentuk bahan baku ataupun barang modal."

Langkah Sri Mulyani sudah dilakukan. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus memantau berbagai kondisi terkait dinamika nilai tukar rupiah khususnya terhadap US$. Serta perekonomian nasional secara keseluruhan. Termasuk defisit neraca transaksi berjalan.

Oleh karena itu, pemerintah harus terus berkoordinasi untuk bisa memperbaikinya dengan mendukung ekspor dan mendorong pariwisata sebagai kegiatan yang bisa menghasilkan devisa untuk negara.

Hal itu menjadi respons pemerintah atas tren pelemahan rupiah yang terus terjadi, meski BI sudah mengerek suku bunga acuan (BI-7 Days Reserve Repo Rate) menjadi 5,25%.

Masih terkait impor, Sri Mulyani bilang, untuk bahan baku kemungkinan bakal diperlonggar untuk menunjang produksi. Akan tetapi, Sri Mulyani berjanji akan meninjau kembali impor barang modal, terutama yang berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah. Pemerintah berencana untuk lebih selektif dalam melakukan impor.

Jurus ini terpaksa dikeluarkan demi 'memoles' neraca transaksi berjalan yang masih saja mengalami defisit. Untuk diketahui, neraca transaksi berjalan defisit sebesar 2,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I-2018.

Kini, publik menantikan apakah langkah Sri Mulyani itu positif dan produktif, atau hanya basa-basi karena tak efektif. Semua itu, masih harus diuji oleh kenyataan.

Sebab, seperti pernah diutarakan Sri Mulyani, ekonomi tak bisa hanya dengan ucapan, tapi butuh tindakan yang terukur, kredibel dan jelas visi-misinya. Semoga Sri Mulyani konsisten dengan ucapannya. [ipe]

Komentar

Embed Widget
x