Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 21 November 2018 | 20:03 WIB

Penyederhanaan Layer Cukai Rokok Jalan Terus

Jumat, 6 Juli 2018 | 10:11 WIB

Berita Terkait

Penyederhanaan Layer Cukai Rokok Jalan Terus
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahazil Nazara, menegaskan, pemerintah konsisten menjalankan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok. Mendorong penerimaan cukai.

"Karena itu saya optimistis kebijakan ini akan terus dilanjutkan," kata Suahasil kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Suahasil menjelaskan, kebijakan ini akan menutup celah bagi pabrikan rokok untuk membayar tarif cukai lebih rendah. Sehingga, tidak akan lagi ada kebocoran pada keuangan negara.
"Dengan adanya simplifikasi ini tentu mampu menaikkan pendapatan dari cukai. Seharusnya begitu. Semoga kepatuhan juga membaik," ucap Suahasil.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC, Kementerian Keuangan, Nugroho Wahyu menambahkan, selain mengurangi kecurangan pembayaran cukai, penyederhanaan layer tarif bertujuan agar kebijakan lebih efektif. "Penyederhanaan sistem cukai akan mengefektifkan kebijakan cukai dalam pengendalian konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara," kata Nugroho.

Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai sebesar Rp194,1 triliun. Di mana, sebesar 96,4% penerimaan cukai berasal berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). "Dampaknya untuk penerimaan iya, ini akan naik. Jadi cukai rokok ini cair sekali," tutur Nugroho.

Penyederhanaan layer tarif cukai rokok, nantinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau. Untuk tahun ini, layer tarif cukai rokok berjumlah 10. Sejak 2019 sampai 2021, tarif cukai rokok bakal dipankas secara bertahap per tahun, dari 8, 6, dan 5 layer.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR, Amir Uskara menyatakan, kebijakan pemangkasan layer tarif cukai rokok, menimbulkan praktik kecurangan di kalangan produsen rokok. "Kadang yang produksi 3 miliar per batang dikurangi jadi 2,9 miliar per batang, supaya tidak kena. Karena itu, dari dulu kami minta Kementerian Keuangan untuk meminimalisasi," ucap Amir. [tar]


Komentar

x