Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 21 November 2018 | 11:56 WIB

Sri Mulyani dan Kemerosotan Ekonomi

Oleh : Herdi Sahrassad | Senin, 9 Juli 2018 | 04:19 WIB

Berita Terkait

Sri Mulyani dan Kemerosotan Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani boleh ribuan kali bilang, tata kelola perekonomian nasional sudah hati-hati (prudent). Tapi kenapa nilai tukar rupiah dan daya beli merosot terus?

Para analis mengingatkan, Sri Mulyani tidak perlu mengulang-ulang soal tata kelola ekonomi yang sudah prudent. Sebab, pernyataan itu bisa menimbulkan kesan manipulatif.

Kenapa? Ya itu tadi. Suka atau tidak suka, perekonomian Indonesia masih terpuruk, apalagi jumlah utang luar negeri semakin numpuk. Wajar kalau publik mulai meragukan pernyataan itu. Apakah benar Sri Mulyani sudah berhati-hati?

Sejauh ini, Resiko dan Credit Default Swap (CDS) dari Indonesia, terus naik dari 80-an pada Januari 2018, menjadi 136. Sedangkan neraca perdagangan dan transaksi berjalan, terus mengalami defisit alias negatif. Sementara, pinjaman dalam valas (US$) terus meningkat. Alhasil, daya tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat masih lemah.

Para analis juga meminta agar setiap kali ada masalah ekonomi dan moneter di dalam negeri, tim ekonomi Kabinet Kerja, tidak lantas hanya menyalahkan faktor eksternal atau asing. Sebab itu gejala apologetik yang murahan. Menggambarkan ketidakmampuan dan kebuntuan akan gagasan atau terobosan.

Bicara kondisi perekonomian Indonesia saat ini, Sri Mulyani pun tak perlu mengelak jika kondisi memang kurang baik. Beranilah jujur bahwa suasananya memang lagi sulit.

Para ekonom sering mengingatkan agar Sri Mulyani berhati-hati, lantaran ekonomi Indonesia sudah masuk lampu kuning. Alasannya, terjadi 4 defisit sekaligus. Keempat defisit tersebut, neraca perdagangan, neraca pembayaran, neraca anggaran, dan neraca transkasi berjalan (Current Account Deficit/CAD).

Khusus neraca transaksi berjalan, defisitnya sangat besar, sempat minus US$9,8 miliar. Pada Februari 2017, defisit transaksi berjalan US$1,8 miliar. Pada Mei 2017, defisitnya meningkat menjadi US$2,4 miliar.

Selanjutnya Agustus 2017, defisit transaksi berjalan melompat lebih 100% menjadi US$5 miliar. Yang paling parah adalah potret neraca transaksi berjalan di kuartal I-2018 yang mengalami defisit hingga US$5,5 miliar. Perolehan ini adalah yang terburuk sejab lima tahun terakhir.

Besarnya defisit neraca transaksi berjalan di kuartal awal 2018 dua kali lipat ketimbang defisit pada periode sama di 2017. Terjadinya pelebaran defisit transaksi berjalan di kuartal I-2018 dipicu anjloknya surplus neraca perdagangan barang hingga 50%. Dari US$5,63 miliar (kuartal I-2017) menjadi US$2,36 miliar (kuartal I-2018).

Sebagai catatan, ekspor barang Indonesia di kuartal-I 2018 tercatat US$44,41 miliar. sementara nilai impor barang mencapai US$42,05 miliar. Sementara nilai ekspor pada kuartal I-2017, meningkat 8,95%. Hanya saja kalah dengan pertumbuhan impor yang melesat hingga 20%. Akibatnya, ya itu tadi. Terjadi defisit neraca transaksi berjalan secara ugal-ugalan.

Di mana, ekspor non-migas pada kuartal I-2018 secara year-on-year (yoy) tumbuh 9,4%. Jauh di bawah perolehan di kuartal I-2017 sebesar 21,9% (yoy). Sementara, impor non-migas bertumbuh signifikan 22,8% (yoy) di kuartal I-2018. Jauh di atas kuaral I-2017 sebesar 8,1% (yoy).

Melebarnya defisit transaksi berjalan memberikan tekanan serius terhadap nilai tukar rupiah. Jadi, pelemahan mata uang kebanggan rakyat Indonesia ini, bukan semata-mata faktor eksternal kan. Karena, jelas-jelas banyak kelemahan di sektor domestik kita.

Kalau tidak dikelola dengan baik, perekonomian di era Jokowi bisa terus memburuk ke lampu merah. Kalau sudah lampu merah, segala kemungkinan terburuk bakal semakin mendekati nyata.

Sejauh ini Indonesia kurang gesit dalam memperbaiki faktor-faktor makro ekonomi yang lemah dan sering menyalahkan faktor luar. Apakah itu faktor The Fed, faktor Malaysia, faktor China.

Kini, sudah saatnya kita berhenti menyalahkan faktor-faktor luar.
Ekonomi Indonesia era Jokowi rentan dengan gejolak globalisasi akibat kelemahan tim ekuin Kabinet Kerja. Sedangkan beberapa negara malah mampu tumbuh dengan perekonomian yang baik. Sejumlah negara mampu bertahan dari guncangan global.

Bedanya dengan Indonesia, ekonomi India tumbuh 7,3%. Begitu pula dengan Filipina, pertumbuhannya 7,2 persen. Maka, Jokowi dan tim ekonomi, sebaiknya berhenti untuk menyalahkan global. Fokus saja upaya meningkatkan perekonomian di dalam negeri.

Asal tahu saja, kondisi perekonomian Filipina, dulu paling payah. Saat ini, Filipina menjadi negeri hebat. Karena pertumbuhannya bisa 7,2%. Sementara Indonesia hanya mampu bertumbuh 5% lebih sedikit.

Oh iya, soal pajak di dalam negeri, ada yang kebablasen. Pajak untuk kelas menengah ke bawah, diuber dan digenjot Sri Mulyani. Namun pajak untuk tambang emas kakap yakni Freeport malah diturunkan. Jelas-jelas ini tak ada keadilan. Sangat kental paham neoliberalisme yang bercirikan keras, brutal.
Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya penarikan pajak lebih besar, antara lain dengan program tax amnesty dan kerja sama terkait keterbukaan perpajakan internasional. Mengoreksi langkah-langkah Sri Mulyani mengejar pajak dari dunia usaha.

Di negara lain, ketika ekonomi melambat, pajak justru dilonggarkan. Kalau sudah membaik, bolehlah digenjot secara perlahan.Era Jokowi justru sebaliknya. Sekali lagi, kondisi perekonomian Indonesia saat ini memasuki status riskan-rentan alias lampu kuning.

Saat ini, publik khususnya pelaku pasar butuh gagasan atau terobosan cerdas dari Tim Ekonomi Jokowi. Agar ekonomi kembali bergairah dan rupiah semakin berotot. Serta daya beli bisa pulih seperti sedia kala.

Sebenarnya, rakyat lebuh butuh kerja dengan hasil nyata. Bukan kerja dibumbui kata-kata yang manis di muka namun di belakangnya adalah derita. [ipe]

Komentar

Embed Widget
x