Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 14 November 2018 | 04:27 WIB

Darmin: Tak Semua Izin Usaha Bisa Lewat OSS

Senin, 9 Juli 2018 | 16:05 WIB

Berita Terkait

Darmin: Tak Semua Izin Usaha Bisa Lewat OSS
Menko Perekonomian Darmin Nasution - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Sampit - Khusus izin usaha pertambangan dan keuangan, belum bisa dilayani dengan sistem perizinan berusaha terpadu (OSS). Jadi, prosesnya bisa lama dan berliku.

"Dua sektor ini tidak masuk, pertambangan di ESDM, dan keuangan di BI dan OJK. Karena logikanya lain, bukan cuma sistemnya," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam peresmian sistem OSS di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Darmin mengatakan, kedua sektor tersebut, tidak masuk dalam pembahasan awal UU Penanaman Modal di era 1966-1967. Walhasil, proses pengajuan izin usaha tidak melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain itu, kata Darmin, model bisnis pertambangan yang makin berkembang pesat, bisa menyulitkan pemberian insentif perpajakan yang juga tercantum dalam sistem OSS. "Jadi, jangan dianggap 100 persen ada di OSS," kata Darmin.

Darmin menambahkan perlakuan terhadap dua sektor ini di sistem pelayanan terpadu di negara lain seperti Australia juga mengalami hal yang serupa dan tidak masuk dalam pelayanan integrasi secara elektronik.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), untuk mempermudah proses perizinan investasi di Indonesia. Serta, menciptakan model layanan perizinan yang terintegrasi cepat dan murah.

Sistem OSS merupakan salah satu elemen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, selain pembentukan Satgas Pengawalan Berusaha dan Reformasi Regulasi.

Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusaha melalui Sistem OSS, untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Sistem berbasis Teknologi Informasi ini merupakan interkoneksi serta integrasi dari sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE) serta PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sistem ini juga didukung oleh sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk sementara, operasional sistem OSS ini diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian yang didukung oleh INSW dan Kementerian Lembaga terkait lainnya. Setelah itu, apabila persiapan pelaksanaan telah usai sepenuhnya, maka operasional diserahkan kepada BKPM. [tar]

Komentar

x