Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 Juli 2018 | 16:22 WIB
 

Tambahan Anggaran KUKM Rp1,29 T, Disetujui DPR

Oleh : - | Selasa, 10 Juli 2018 | 05:09 WIB
Tambahan Anggaran KUKM Rp1,29 T, Disetujui DPR
Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Anggaran pemberdayaan Koperasi dan UKM (KUKM) yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM disepakati untuk ditambah menjadi Rp1,291 triliun pada 2019.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7/2018), meminta agar anggaran pemberdayaan bagi KUKM ditambah menjadi Rp1,291 triliun pada 2019.

"Sebagaimana kesimpulan hasil rapat antara Komisi VI DPR RI dengan kami pada 4 Juni 2018, kami sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI yang akan disinkronisasi dengan Badan Anggaran DPR RI," kata Puspayoga.

Puspayoga berharap, penambahan anggaran pada 2019 bisa disetujui Komisi VI DPR. Di mana, Kemenkop dan UKM telah mengajukan usulan anggaran tambahan kepada Pimpinan Komisi VI DPR, serta kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Puspayoga yang juga kader PDI Perjuangan ini mengatakan, berdasarkan pagu indikatif Kemenkop dan UKM, sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program dan kegiatan kementeriannya terbagi atas prioritas nasional sebesar Rp271 miliar dan non prioritas nasional Rp656 miliar.

"Fungsi anggaran pada kementerian ini terdiri atas fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Adapun untuk anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk menunjang pelatihan bagi SDM KUMKM sedangkan di luar kegiatan pelatihan masuk dalam fungsi ekonomi," kata Puspayoga.

Dalam rapat, anggota Komisi VI dari Fraksi Hanura, Djoni Rolindrawan mendukung penambahan anggaran untuk Kemenkop dan UKM.
"Untuk 2019 akan naik, mudah-mudahan. Apalagi programnya bagus semua tinggal nanti pengawasannya," kata Djoni.

Djoni berharap, angka tersebut ke depan bisa ditingkatkan lagi agar pemberdayaan kepada pelaku KUMKM bisa optimal.

Rapat kerja itu kemudian menyepakati usulan penambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sebesar Rp1,291 triliun untuk menetapkan kekurangan target pada 9 program prioritas.

Sebanyak 9 program prioritas yang dimaksud yakni wirausaha pemula, pelatihan SDM, pendampingan KUR, revitalisasi pasar tradisional, Pusat Layanan Usaha Terpadu, pendampingan sertifikat hak atas tanah, penguatan kapasitas manajemen koperasi simpan pinjam, fasilitas akta koperasi, dan satuan tugas pengawasan koperasi dan pembentukan jabatan fungsional pengawas koperasi.

"Selanjutnya hasil penyempurnaan alokasi anggaran akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun anggaran 2019," kata Pimpinan Sidang Rapat Kerja Komisi VI DPR, Dito Ganinduto.

Rapat juga menyepakati pagu indikatif anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2019 termasuk anggaran Dekopin sebesar Rp927,4 miliar. [tar]

Komentar

x