Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 22 September 2018 | 15:16 WIB

Menteri LHK Desak Freeport Kelola Limbah Tailing

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 13 Juli 2018 | 10:55 WIB

Berita Terkait

Menteri LHK Desak Freeport Kelola Limbah Tailing
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mendesak PT Freeport McMoRan Inc. mencari teknologi mengatasi permasalahan limbah wilayah operasi di Papua.

Salah satunya ialah limbah tailing. Sebab, tegas Siti, limbah ini sangat membahayakan lingkungan. Untuk itu perusahaan dari Amerika Serikat itu harus serius menangani limbah ini.

"Pak (Menteri ESDM Ignatius) Jonan minta surat rekomendasi kan. Selain pengendalian limbah secara ramah lingkungan, yang krusial itu adalah limbah tailing," kata Siti di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Dengan begitu, dia meminta agar PT. Freeport membuat teknologi yang baik untuk mengolah limbah tersebut. Dia yakin Freeport bisa melakukan hal itu.

"Dengan berbagai kebijakan yang didampingi pemerintah dan PTFI juga mempunyai alat yang coveragenya mendunia, maka penanganan limbah bisa buat bahan baku industri," kata dia.

Siti berharap ketika Inalum beserta Pemprov Papua dan Kabupaten Mimika memiliki 51% saham di PTFI, rekomendasi Kementerian LHK terus ditindaklanjuti dengan positif agar dampak lingkungan atas penambangan emas tidak parah.

"Kami dorong PTFI, apalagi sudah ada Inalum di dalamnya untuk pengembangan lingkungan lebih baik dan berkelanjutan. Mudah-mudahan rekomendasinya positif," ujarnya.

Diketahui, Pemerintah bersama Freeport baru saja menandatangani Head of Agreement (HoA) yang berisi pokok-pokok kesepakatan negosiasi. Termasuk harga akuisisi serta poin utama negosiasi yakni landasan hukum dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi (IUPK Op) bukan dalam bentuk Kontrak Karya (KK).

Kemudian divestasi saham 51% untuk kepemilikan nasional Indonesia. Freeport musti bangun smelter di dalam negeri.

Selain itu, penerimaan negara secara agregat dan total lebih besar dibandingkan penerimaan negara melalui KK selama ini. Perpanjangan operasi 2x10 tahun hingga 2041, diberikan setelah memenuhi kewajiban IUPK Op.

Setelah kesepakatn tertuang dalam HoA selanjutnya adalah membahas Joint Venture Agreement. Kemudian melakukan pembayaran diikuti pengeluaran IUPKOP oleh Menteri ESDM dan Menteri Keuangan. [jin]

Komentar

x