Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 17 Agustus 2018 | 04:54 WIB

Tahun Politik, Tunda Pembahasan RUU Minerba

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 13 Juli 2018 | 16:09 WIB
Tahun Politik, Tunda Pembahasan RUU Minerba
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pembahasan revisi UU No 4 Tahun 2009 tentang Tambang Mineral dan Batubara (Minerba), sebaiknya ditunda. Untuk menjamin keberpihakan beleid ini kepada BUMN.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, mengatakan, dalam RUU Minerba yang terdiri dari 174 pasal, terdapat beberapa temuan negatif.

Bahkan hal itu bisa berakibat fatal bagi pengelolaan minerba. Untuk itu, alangkah baiknya pembahasan itu ditunda. "Kami meminta pemerintah dan DPR menunda pembentukan UU Minerba," kata Marwan dalam acara diskusi di Jakarta.

Namun demikian, ia tidak merinci pasal apa saja yang dimaksud bisa berdampak negatif dan fatal. Dia hanya menyebutkan dalam RUU Minerba tersebut belum diatur pengelolaan tambang oleh BUMN.

Kemudian ketentuan penguasaan negara dalam RUU sangat minim dan berpotensi mengurangi diperolehnya manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Konsep penguasaan negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara amat penting untuk dipahami dan dituangkan dalam RUU yang benar," ujar dia.

Dikatakannya RUU Minerba sengaja dimunculkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dibahas dalam suasana tahun politik sehingga bisa luput dari perhatian publik. Padahal dalam RUU tersebut banyak pasal strategis yang disisipkan oleh pihak yang memiliki kepentingan dengan bisnis minerba sehingga berpotensi merugikan negara. "Ada kemungkinan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU ini bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945," kata dia.

Sementara, mantan Sekjen Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, industri minerba merupakan sumber dana politik yang paling mudah diperoleh.

Dia menyebut revisi UU Minerba diarahkan untuk menguntungkan perusahaan tertentu yang merupakan sumber ataupun mesin politik.
Di mana, dalam RUU Minerba banyak pengertian yang dibikin rigid, sehingga tafsiran menjadi beragam. Sebagai contoh, pengertian hilir yang tidak diperjelas hilirnya di mana. "Jika UU fleksibel maka dapat dimanfaatkan perusahaan tambang untuk mencari celah," ujar dia. [ipe]

Komentar

x