Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:23 WIB

Rupiah Sempoyongan, Hati-hati Utang Pak Presiden

Oleh : Herdi Sahrassad | Senin, 16 Juli 2018 | 06:09 WIB
Rupiah Sempoyongan, Hati-hati Utang Pak Presiden
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah analis dan politisi meyakini, kurs dolar AS berpeluang tembus Rp15 ribu/dolar. Kalau benar, perekonomian, ya Wassalaam.

Saat ini, perekonomian Indonesia dikhawatirkan menuju kejatuhan yang bisa mengancam stabilitas. Pasar dan publik menilai, pemerintahan Jokowi tidak lagi digdaya dalam menormalkan lagi rupiah.

Dengan lemahnya nilai tukar (kurs) mata uang kebanggan Indonesia, otomatis berdampak ke mana-mana. Industri bakal kelimpungan dalam mendatangkan bahan baku dari luar, lantaran dolar AS semakin mahal.

Yang paling fatal adalah para penikmat utang berbentuk valuta asing (valas). Tentu saja termasuk utang luar negeri pemerintah yang kian hari kian tambun saja.

Per April 2018, misalnya, total utang BUMN dilaporkan Rp4.825 triliun. Angka ini melampaui utang pemerintah yang 'hanya' Rp4.100 triliun.

Tren pertumbuhan utang BUMN yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, cukup mengundang kekhawatiran. Rasio utang BUMN terhadap aset, saat ini mencapai 67 persen. Ekonomi lampu kuning sudah menyala.

Haryo Kuncoro, Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute mengungkapkan, utang BUMN diprediksi meningkat kencang seiring dengan kegiatan ekspansinya.

Kementerian BUMN menghitung kenaikan utang BUMN akan menembus angka Rp 5.253 triliun, atau naik 8,87% ketimbang tahun lalu. Kenaikan ini bisa jadi merupakan konsekuensi logis dari BUMN sebagai perpanjangan tangan negara.

Lantaran, mereka harus melaksanakan mandat fungsi sosial sekaligus ekonomi tapi dengan pengelolaan keuangan yang terpisah.

Kuncoro menyingkapkan pula, total utang sektor publik menjadi Rp8.925 triliun. Dengan asumsi, produk domestik bruto tahun ini sebesar Rp14 ribu triliun maka rasio utang mencapai 63%. Jelas capaian ini melanggar ketentuan dalam UU Keuangan Negara yang membatasi maksimal 60%. Ini berarti, posisi ekonomi RI sudah lampu kuning menuju merah.

Rasio utang ini, niscaya lebih tinggi lagi jika memperhitungkan utang Bank Indonesia (BI), pemerintah daerah, bank pembangunan daerah, dan badan usaha milik daerah. Tanpa perlakuan yang sama dengan utang pemerintah, utang BUMN akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. "Ingat, krisis moneter 1997/1998 memberi pelajaran berharga perihal dampak buruk yang dipicu dari akumulasi utang yang tidak akurat,ujar Kuncoro.

Nah kalau mencermati analisis Haryo Kuncoro secara jernih, maka ekonomi RI sebetulnya sudah lampu merah.

Nilai tukar rupiah yang terus melemah, membuktikan kinerja tim ekonomi pilihan Presiden Joko Widodo, melempem. Kurs dolar AS yang tembus Rp14.400, dikhawatirkan terus merambat menuju level 15.000/dolar AS.

Kalau sudah begitu, jangan berharap indutri manufaktur dan dunia usaha di tanah air, bisa berjalan mulus.

"Nilai tukar rupiah yang mencapai lebih Rp14 ribu sangat berdampak signifikan terhadap kelangsungan industri di Indonesia," jelas anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Harjo.

Produktifitas industri juga akan turun dan tidak bisa berproduksi secara optimal lagi.

Mahalnya harga produksi karena harga tukar rupiah yang membuat industri dalam negeri akan hancur, serta tidak dapat bersaing dengan produk industri luar negeri yang menyebabkan PHK karyawan secara besar-besaran," ungkapnya.

Menurut Harjo, apabila demikian keadannya, industri dalam negeri hanya bisa menjadi distributor dalam produk-produk luar negeri seperti dari Tiongkok. Karena itu, Presiden Jokowi harus secepatnya mengambil kebijakan yang tepat.

Adalah salah kaprah apabila presiden dan anak buahnya, ngotot mengatakan kondisi ekonomi Indonesia masih aman. Pelemahan rupiah menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun, karena harga-harga naik secara signifikan.

"Buktinya sekarang harga-harga sudah naik yang membuat rakyat Indonesia menjadi sangat sengsara. Mana Jokowi effect yang mereka gembor-gemborkan, buktikan dong jangan cuma slogan," kata anak buah Prabowo ini.

Cendekiawan Muslim Yudi Latif menilai, kekuasaan Jokowi adalah buah pengkhianatan intelektual dari masyarakat madani (civil society). Alhasil, meski Jokowi populer, namun sudah kehilangan kilaunya. Kehilangan harapan dan bahkan terancam delegitimasi kalau nilai tukar dolar AS benar-benar menembus Rp15 ribu

Di era Jokowi, terjadi gelombang anti-intelektualisme, yang sebagian merupakan arus balik dari pengkhianatan intelektual, tetapi utamanya karena desakan kebutuhan sehari-hari yang tidak segera dipenuhi oleh konsepsi-konsepsi pemikiran. Seperti kata Bung Karno, "Orang lapar tidak bisa segera kenyang kalau hanya diberikan kitab konstitusi," kata Yudi.

Menurut Yudi, masalah terbesar politik Indonesia saat ini adalah semua orang tahu ada banyak masalah dalam demokrasi. Tapi, seperti tak ada seorang pun yang bisa berbuat sesuatu untuk mengatasinya dengan membawa manfaat dan kesejahteraan/maslahat bagi rakyat.

Ketidaksanggupan warga untuk mengatasi masalah-masalah kolektif ini terjadi karena institusi-institusi representasi demokrasi dan lembaga publik tidak lagi di bawah kendali publik, tetapi jatuh ke tangan pengendalian segelintir pemodal kuat.

Demokrasi tidak lagi menjadi sarana efektif bagi kekuatan kolektif untuk mengendalikan kepentingan perseorangan, malahan berbalik arah menjadi sarana efektif bagi kepentingan perseorangan untuk mengontrol institusi dan kebijakan publik.

Dalam perkembangan demokrasi di negeri ini, pintu masuk bagi penetrasi pemodal ke dalam domain publik itu melalui pengadopsian model demokrasi liberal padat modal.

Suatu model demokrasi, yang bagi Amerika Serikat sendiri dengan ratusan tahun sejarah demokrasi dengan basis egalitarianisme yang kuat, dalam perkembangannya terbukti hanyalah menjadi tunggangan yang efektif bagi elevasi satu persen orang terkaya.

Di negeri ini, dengan warisan kesenjangan pasca-kolonial, pengadopsian demokrasi liberal padat modal di tengah samudra kemiskinan, membuat pemimpin terpilih, meskipun dengan dukungan mayoritas rakyat dalam pemilihan langsung, lebih berutang pada pemodal yang nyata ketimbang rakyat yang abstrak. Dalam konteks inilah, para analis dan akademisi melihat Jokowi sebagai presiden hanyalah pekerja partai-pemodal yang tak digdaya mengatasi masalah ekonomi dan persoalan bangsa.

Jokowi harus bangkit dalam setahun ke depan, dan harus mampu membangun tata kelola yang prudent, hati-hati dan kredibel agar ekonomi RI tak nyungsep seperti hari-hari ini. [ipe]

Komentar

x