Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 14 Desember 2018 | 16:21 WIB

Menhub Budi Keluhkan Banyak Truk Kelebihan Muatan

Selasa, 17 Juli 2018 | 17:09 WIB

Berita Terkait

Menhub Budi Keluhkan Banyak Truk Kelebihan Muatan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bilang, kendaraan bermuatan lebih memicu ekonomi biaya tinggi, merusak infrastruktur serta merugikan keuangan negara.

"Kita tidak ingin ekonomi biaya tinggi karena overdimensi dan overloading," kata Budi Karya Sumadi dalam acara diskusi bertajuk Implementasi Otomatisasi Jembatan Timbang di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Menurut Budi, kecepatan truk dengan muatan berlebih alias overload, mengakibatkan kecepatan kendaraan menurun hingga 50%. Sehingga waktu yang digunakan untuk sampai ke tujuan, membengkak.

Dia menegaskan, selama ini, regulasi yang terkait dengan jembatan timbang, kerap dianggap angin lalu.

Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menyatakan, Indonesia saat ini masih belum menyelesaikan permasalahan overdimensi dan overloading padahal sejumlah negara lainnya seperti Vietnam telah melakukannya.

"Sebetulnya sudah ada perubahan paradigma baik dalam SDM, prasarana maupun sistem," kata Budi.

Menurut Budi, hal yang paling berat adalah mengubah cara pandang petugas dari era terdahulu di mana jembatan timbang dinilai menyangkut retribusi tetapi pada saat ini sekarang menyangkut pelayanan.

Dirjen Perhubungan Darat menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembenahan di berbagai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) untuk meningkatkan transparansi dan layanan.

"Memang belum semua karena aspek keterbatsan anggaran.. kita juga memasukkan pihak ketiga seperti dengan surveyor indonesia dan sucofindo untuk menganalisis kinerja jembatan timbang," paparnya.

Ia berpendapat dengan pembenahan seperti bangunan yang lebih rapi, bersih dan terang menggambarkan keseriusan dalam rangka meninggalkan era lama serta memasuki era baru.

Budi Setiyadi juga menegaskan, di aspek hulu telah dilakukan sosialisasi dan deklarasi pemerintah dan komitmen swasta untuk berperang terhadap fenomena pelanggaran muatan berlebih tersebut. "Kepentingan bisnis tidak harus mengabakan kerugian negara," paparnya.

Ia juga menuturkan bahwa sampai dengan tahun 2018, sebanyak 43 UPPKB telah dioperasikan dan rencananya akan ditingkatkan menjadi 92 UPPKB pada 2019.

Sementara itu, Direktur Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahardian menyatakan permasalahan ini harus dipecahkan karena ini masalah kompetitif atau daya saing nasional. "Terjadinya overloading akan menurunkan biaya pengguna jalan tetapi akan meningkatkan biaya penanganan jalan sehingga akan meningkatkan pula total biaya transportasi," paparnya. [tar]

Komentar

x