Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 18 Oktober 2018 | 02:40 WIB

Budi Gugah Swasta Kembangkan Kereta Api

Senin, 23 Juli 2018 | 01:29 WIB

Berita Terkait

Budi Gugah Swasta Kembangkan Kereta Api
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak swasta untuk mengembangkan transportasi kereta api sebagai angkutan massal yang cukup diminati di Indonesia.

"Sejumlah perbankan nasional dan asing banyak yang berminat untuk mendanai sektor itu. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi kereta api sangat menguntungkan," kata Budi kepada pers di Jakarta, Sabtu (21/7/2018).

Budi mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi kereta api, perlu biaya besar. Sehingga sulit untuk mengandalkan sumber pendanaan dari APBN. Untuk itu peran swasta adalah salah satu solusinya.

Di sisi lain, kata mantan Dirut Angkasa Pura II ini, pemerintah konsisten untuk membangun angkutan massal yang efektif. Dalam hal ini, kereta api adalah pilihannya.

"Untuk jangka panjang kereta api akan menjadi angkutan massal yang memadai untuk bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya," kata Budi.

Dia mencontohkan, pembangunan kereta api cepat Jakarta-Surabaya yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, cukup diminati kalangan swasta asal Jepang.

Sekalipun melibatkan swasta asing, Budi menjamin, pemerintah konsisten mengedepankan penggunaan kandungan lokal atau produksi dalam negeri. "Demikian juga pekerjanya, pemerintah ingin melibatkan banyak tenaga kerja lokal sehingga banyak penduduk Indonesia yang bekerja," kata Budi.

Budi mengatakan, pembangunan kereta api yang ditawarkan ke swasta, tidak saja bertumpu di Pulau Jawa dan untuk angkutan manusia saja, tapi juga ditawarkan di luar Jawa dan angkutan logistik.

Dia menegaskan sekalipun swasta diajak terlibat membangun kereta api tapi pemerintah tetap bersikap profesional dan tidak mau didekte atau hanta ikut saja. "Saya pastikan dan awasi kalau pemerintah tetap untuk ikut aturan yang berlaku di Indonesia dan tentunya tidak merugikan keuangan negara," kata dia. [tar]

Komentar

x