Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:26 WIB

Ribuan Industri Rokok Kretek Tidak Ngebul Lagi

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 25 Juli 2018 | 17:50 WIB
Ribuan Industri Rokok Kretek Tidak Ngebul Lagi
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah seharusnya menjaga industri padat karya, salah satunya industri rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang saat ini terancam gulung tikar.

Ya, lantaran industri SKT kalah bersaing dengan industri rokok dengan mesin. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM SPSI), Sudarto mengatakan, sembilan tahun terakhir, industri rokok SKT turun hingga 50%.

Akibat penurunan yang signifikan ini, banyak pekerjanya yang terkena PHK. Dan, sebagian besar pekerja SKT adalah perempuan dengan pendidikan rendah. "Tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan yang lain jika ada kesempatan kerja," kata Sudarto dalam sebuah diskusi yang diselengarakan Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) di Kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Kata dia, pekerja Indonesia dengan karakter seperti itu masih banyak dan terus terancam. Bahkan, kini ancamannya bukan sekedar potensi lagi. Perubahan karakter konsumen dan teknologi ditambah dengan kebijakan pemerintah membuat banyak industri menyesuaikan diri. Dampak penyesuaian itu lagi-lagi menyasar pekerja berketerampilan rendah.

"Solusi untuk masalah itu tidak bisa satu sisi. Harus ada penyelesaian komprehensif agar tidak terkesan ada kebijakan tambal sulam," katanya.

Sudarto mencotohkan, tutupnya ribuan pabrik SKT menimbulkan PHK terhadap 32.000 pelinting. Pabrik-pabrik gulung tikar karena multifaktor. Perubahan regulasi pemerintah, kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor pemicu penutupan itu.

"Berdasarkan cerita dari yang sudah di PHK, mereka dagang ini dagang itu, menjadi buruh cuci, itu mereka lakukan dari pada tidak kerja. Maka harus ada upaya preventif untuk melindungi industri ini," kata Sudarto.

Sementara Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Kading mengatakan, regulasi pemerintah menekan pelaku industri SKT dari berbagai sisi.

Menurut Karding, pemerintah terus menerus mengubah kebijakan cukai sehingga industri SKT dalam kondisi dilematis. Sebab, menaikkan produksi berarti meningkatkan porsi pembayaran cukai.

Peningkatan itu akan membebani keuangan sehingga sulit dipilih. Di sisi lain, pelaku industri SKT akan kesulitan menyediakan pasokan ke pasar jika tidak meningkatkan produksi.

"Tingginya harga rokok karena tingginya cukai menyebabkan pengurangan permintaan tembakau lokal, dan juga pengurangan tenaga kerja di SKT," katanya.

Kondisi itu juga menekan pelinting atau para pekerja SKT. Penghasilan mereka tergantung insentif yang dihitung dari seberapa banyak lintingan setiap hari. Jika produsen menahan produksi, insentif mereka juga akan tertahan.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan dari beberapa jenis rokok, SKT memberikan value besar terhadap perekonomian Indonesia.

Selama 2013-2017 jumlah penurunan SKT menurun 22,63%. Penurunan SKT itu mampu mempengaruhi PDB -0,82%, upah riil minus 1,24%, inflasi 0,41%, konsumsi rumah tangga minus 0.96%. "SKT perlu affirmative policy," ucapnya.

Dirinya memberikan solusi atas penurunan SKT. Pertama, mengurangi PPh. Kedua, menyusun tarif cukai yang proposional, cukai SKT harus lebih rendah dari cukai SKM dan SPM golongan manapun. Ketiga, fasilitas dan intensif untuk mendorong ekspor. "Serta meniadakan regulasi yang membebani industri kelas menengah-kecil agar mampu berkompetisi dengan industri besar," ucapnya. [ipe]

Komentar

x