Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 14 Desember 2018 | 16:16 WIB

Investor Belum Oke di Penjaminan Infrastruktur

Jumat, 27 Juli 2018 | 16:50 WIB

Berita Terkait

Investor Belum Oke di Penjaminan Infrastruktur
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Saat ini, banyak calon investor yang belum memahami bentuk penjaminan yang diberikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Kondisi ini tak boleh berlarut-larut karena Indonesia butuh infrastruktur berkualitas.
Padahal, pemerintahan Joko Widodo telah menerbitkan banyak Peraturan Presiden (Perpres) dan membentuk badan usaha seperti PT Penjaminan Infrastrur Indonesia (Persero/PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) dengan harapan bisa menjamin yang memungkinkan investor dalam dan luar negeri bisa berperan aktif.
Hal ini mengemuka dalam diskusi mengenai infrastruktur yang digelar publikasi global, Legal 500, kantor hukum Dentons Rodyk dan Hanafiah Ponggawa (HPRP) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Diskusi ini melibatkan general counsel dari belasan perusahaan besar nasional dan multinasional, termasuk perbankan dan asuransi.
Philip Jayaretnam, Managing Partner dari Dentons Rodyk, mengatakan, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN membutuhkan partisispasi dari banyak perusahaan multinasional dalam pengembangan infrastrukturnya.
Termasuk infrastruktur yang menjadi bagian dari prioritas nasional seperti jalan, listrik, pelabuhan dan air minum. "Untuk menarik investor terutama investor asing dalam proyek infrastruktur diperlukan maka kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha," kata Philip.
.
"Pemerintah Indonesia sudah memberikan berbagai macam bentuk penjaminan baik yang diberikan langsung melalui Kementerian Keuangan, maupun dalam bentuk viability guarantee yang diberikan melalui PII atau SMI. Termasuk juga dalam pengadaan tanah yang sering menjadi problem dalam pembangunan
infrastruktur di Indonesia," tambah Andre Rahardian, partnert HPRP sebagai pihak yang banyak terlibat dalam proyek infrastruktur di Indonesia.
"Namun belum semua pihak paham dan dapat memanfaatkan jenis penjaminan yang ada dan diberikan oleh pemerintah, seperti melalui mekanisme penerbitan
Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang sangat mungkin dapat melibatkan pihak-pihak yang saat ini belum terlibat langsung dalam proyek infrastruktur seperti bank," tambah Andre.
Praktisi hukum internasional yang sudah hampir 30 tahun berkecimpung
Indonesia dan Asia, John Dick menyatakan, problem penjaminan tak hanya terjadi di Indonesia. Terjadi pula di beberapa negara ASEAN yang sedang membangun infrastruktur seperti Philipina dan Vietnam.
"Penjaminan untuk proyek infrastruktur memerlukan stabilitas dan keberlanjutan dari segi pemerintahan dan kebijakannya. Saya rasa, Indonesia sudah memiliki hal-hal dasar yang diperlukan untuk suksesnya pembangunan infrastruktur," papar John.
Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia diperkirakan mencapai US$300 miliar. Di mana, APBN 2017-2018 hanya dapat memenuhi 50% dari total kebutuhan, sehingga peran swasta nasional dan asing sangat diperlukan. Terutama dengan sistem Kerja sama (KPBU) yang saat ini sedang banyak dijalankan dan ditawarkan pemerintah. [tar]

Komentar

x