Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 17 Oktober 2018 | 13:35 WIB

Jokowi, Ekonomi Defisit dan Rupiah Melempem

Oleh : Herdi Sahrassad | Sabtu, 28 Juli 2018 | 07:00 WIB

Berita Terkait

Jokowi, Ekonomi Defisit dan Rupiah Melempem
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan defisit transaksi berjalan pada tahun ini, bakal di atas US$25 miliar. Apa yang terjadi di tim ekonomi Joko Widodo?

Angka defisit yang diproyeksikan BI ini, meningkat 44,51% ketimbang realisasi tahun lalu sebesar US$17,3 miliar."Terus terang (defisit transaksi berjalan) berat. Tekornya tambah gede," ujar Perry dalam Sarasehan Tim Pengendali Inflasi Daerah, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Melebarnya defisit transaksi berjalan, tak lepas dari laju impor yang lebih kencang dibanding ekspor. Padahal, pemerintah sebelumnya mengaku bakal menekan impor bahan baku dan barang modal.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), selama Januari-Juni 2018, neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,02 miliar. Defisit terjadi, karena secara kumulatif ekspor hanya US$88,02 miliar. Sementara impor di paruh pertama tahun ini, mencapai US$89,04 miliar.

Belakangan, BI dan pemerintah terus mendorong pariwisata dan ekspor guna menjaring devisa. Seperti diketahui, defisit neraca transaksi berjalan turut menyumpang pelemahan nilai tukar rupiah.

Di mana, defisit transaksi berjalan tak hanya dibentuk oleh defisit pada neraca perdagangan, tetapi juga neraca jasa.

Ekonom senior dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono menilai, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tidak hanya disebabkan oleh rencana kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS, The Fed.

Kenyataannya, mata uang Garuda ini cenderung lebih besar tekanannya ketimbang mata uang di negara emerging market lainnya. Karana, tekanan terhadap rupiah tidak hanya satu, yaitu suku bunga AS saja. "Tapi juga harga minyak dan juga 'trade war'," ujar Tony di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (24/7/18).

Sejauh ini, kenaikan harga minyak yang mencapai US$77 per barel, sangat mengganggu kredibilitas fiskal Indonesia. Sebagai negara pengimpor minyak, kenaikan harga minyak yang signifikan dibarengi pelemahan rupiah, sangat mengganggu kondisi fiskal APBN.

Kedua faktor ini jelas bikin repot tim ekonomi Joko Widodo. Apalagi, tahun ini dan tahun depan, merupakan tahun politik. Di mana, pemerintahan Jokowi sebagai petahanan tentu menghindari kebijakan yang non populis. Semisal, menaikkan tarif listrik apalagi BBM. Celakanya, kalau tidak naik, tumbalnya kena BUMN. Tapi okelah soal ini kita bahas di lain waktu saja.

Terkait perang dagang antara AS dan China (Tiongkok), menyusul sejumlah negara lain, ternyata memberikan pukulan terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Dampaknya negatif dan akan memberikan tekanan terhadap rupiah. Sementara struktur ekspor Indonesia masih belum terlalu terdiversifikasi dan masih cenderung pada ekspor sumber daya alam mentah. "Pak Jokowi masih punya PR bagaimana supaya rupiah lebih rendah volatilitasnya. Bagaimana "inflow short-term" jadi "long-term"," kata Tony.

Terkait dengan pernyataan Trump yang tidak senang dengan kenaikan suku bunga AS sendiri, Tony pun menyebutnya logis. Kata dia, apabila posisi US$ terlalu kuar, maka perdagangan AS terhadap seluruh dunia termasuk China, bakal semakin sulit

Masalah utama terkait gejolak nilai tukar ini adalah pernyataan Trump yang secara terbuka menyindir kebijakan moneter The Fed yang menaikkan suku bunga.

Trump jelas tidak hepi dengan keputusan The Fed mengerek suku bunga (Fed Fund Rate/FFR), karena membuat dolar AS semakin perkasa. Impaknya, ya itu tadi, negara lain jadi malas berdagang dengan AS. Kalaupun dipaksakan ya tidak kuat 'mbayar' dengan dolar AS yang mahal.

Saat ini, menurut BI, ekonomi AS memang berada di atas angin. Soal pelemahan rupiah ini, BI mengimbau masyarakat tetap tenang. Karena BI akan selalu ada di pasar untuk melakukan operasi pasar.Toh, rupiah tetap dan terus melemah.

Namun yang ironis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, justru mengklaim setiap nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), maka memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Di mana, pelemahan Rp100 saja, meningkatkan penerimaan hingga Rp1,7 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia juga menyebutkan setiap harga minyak mentah (ICP) naik US$ 1 per barel pun berdampak positif terhadap penerimaan negara.

Mendengar pernyataan Sri Mulyani, ekonom senior Rizal Ramli spontan merespons. Dia bulang, cara berpikir Sri Mulyani patut dipertanyakan. Ya, APBN boleh saja meningkat dengan pelemahan rupiah, namun bebannya bergeser ke Pertamina, PLN, dan kenaikan harga pangan untuk rakyat

"Kalau gitu biarin aja rupiah anjlok jadi Rp20.000/dolar AS. Pinter-pinter ndablek. Memang APBN untung, tapi bebannya digeser ke Pertamina, PLN, dan kenaikan harga pangan utk rakyat. Ini yang ngomong akuntan APBN, atau Ekonom yang ndak ngerti makro ekonomi? Kasihan Mas Jokowi @jokowi dikibulin terus," ungkapnya melalui akun twitternya.

Sri Mulyani sendiri tetap optimis ekonomi stabil dan berjalan baik. Tapi para ekonom lain mengingatkan bahwa jurang kaya-miskin makin tajam di tengah lesunya ekonomi tiga tahun ini.

Bahkan Tokoh Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif (Guru Besar Sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta) mengingatkan terang benderang dalam makna yang sangat fatal bahwa; ketimpangan sosio-ekonomi di Negara Pancasila ini sudah berada di lampu merah, pada tikungan tanda bahaya bagi kelangsungan masa depan bangsa ini.

Tahun lalu, masalah ketimpangan ekonomi ramai lagi dikomentari gara-gara informasi dalam TSCMP (the South China Morning Post), tertanggal 23 Februari 2017, enam hari yang lalu. Di bawah judul, "Wealth gap: four richest Indonesians worth more than poorest 100 million" Maksudnya, jurang kekayaan menajam: empat orang terkaya Indonesia melebihi harta 100 juta orang termiskin. Angka ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Oxfam, sebuah konfederasi internasional dari organisasi-organisasi amal dengan titik perhatian utama untuk melawan kemiskinan global, didirikan tahun 1942, berpusat di Inggris.

Sebagai LSM tingkat dunia yang telah berpengalaman selama 70 tahun, Oxfam yang bekerja sama dengan lebih 90 negara, temuan teranyarnya tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia memang sudah berada di ambang batas toleransi. Menurut Buya Syafii Maarif, sejauh ini Presiden Joko Widodo dinilai masih gagal memenuhi janji-janjinya untuk memerangi ketidakadilan sambil menekankan agar pemerintah menaikkan pengeluaran bagi kepentingan pelayanan publik, dan agar korporasi dan orang kaya membayar pajak lebih besar.

TSCMP mengutip lebih lanjut: "Indonesia telah menikmati sebuah pembengkakan ekonomi yang telah mengurangi jumlah rakyat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, tetapi jurang antara kaya miskin semakin melebar dibandingkan dengan negara Asia Tenggara mana pun selama 20 tahun terakhir, temuan kajian Oxfam. Setidaknya, empat orang Indonesia terkaya, hartanya melebihi milik 100 juta rakyat termiskin di negeri itu, sebuah kajian menemukan, sambil menyoroti betapa besarnya jumlah rakyat yang terpinggirkan saat ekonomi membengkak.

Di luar kesenjangan dan ketidakadilan itu, dunia usaha makin menyadari dengan melemahnya rupiah hingga suku bunga yang tinggi, semua itu akan membuat kenaikan biaya dana (cost of fund), sebab bunga untuk pinjaman perbankan akan lebih tinggi..Maka bagi pelaku usaha hanya ada dua cara untuk mengantisipasi kenaikan cost of fund, yakni menempatkan beban ke konsumen dengan menaikkan harga barang dan jasa, atau mengurangi margin keuntungan. Dan kedua hal itu menyulitkan dunia usaha untuk berkembang.

Demikianlah, melemahnya rupiah, jurang kaya-miskin yang menajam, ketidakadilan sosial, melemahnya dunia usaha dan terjadinya krisis efisiensi ekonomi-politik di lembaga-lembaga negara maupun sector swasta, membuat publik miris: Bagaimana kalau Rupiah turun terus?

Itulah sebab, tim ekonomi Jokowi harus bekerja lebih kreatif, inovatif dan ekstra keras, agar stabilitas rupiah terjaga dan produktivitas bangsa bisa naik. Bukan sebaliknya, membangun opini yang membuat rakyat terlena.

Di tengah kesulitan ini, yakinlah masih ada harapan. Semuanya harus kompak dan kerja ekstra keras serta kreatif. Bukan mencari pembenaran yang membabi buta. Bahkan coba-coba membohongi rakyat. [ipe]

Komentar

x