Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 23 September 2018 | 10:30 WIB

Pencabutan DMO Batu Bara Seiring Kebututan PLN

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 30 Juli 2018 | 19:40 WIB

Berita Terkait

Pencabutan DMO Batu Bara Seiring Kebututan PLN
Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Perubahan kewajiban batu bara untuk pasokan listrik dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk menyesuaikan kebutuhan PT PLN (Persero).

Demikian disampaikan oleh Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (30/8/2018).

Menurut dia, pasokan 25% batu bara dari hasil produksi setiap pengusaha melebihi kebututuhan PLN. Dimana total produksi batu bara 2018 sebesar 425 juta metric ton. Nah, 25% dari 425 juta metric ton adalah 106 juta metric ton. Sedangkan kebutuhan PLN untuk batu bara setiap tahun sebanyak 92 juta metric ton.

"Ini disesuaikan dengan kebutuhan dari PLNi. Kan, sekarang perusahaan batu bara DMO nya 25 persen, padahal kalau dipakai DMO 25 persen itu, melebihi (kuota) dari kebutuhan PLN," kata Rosan.

Selain itu, penetapan harga US$70 per ton untuk PLN juga ikut dibahas dalam rapat tersebut. Malah, kata dia, dalam rapat malah cenderung membahas mengenai harga untuk PLN. "Jadi DMO-nya ini sedang dikaji lah. Tapi memang lebih dilihat masalah harganya," kata dia.

Sedangkan skema pungutan pada pengusaha yang mengekspor batu bara, dia belum bisa menjawabnya. Sebab, pemerintah masih melakukan kajian skema. Pembahasannya melibatkan instansi terkait, seperti Kementerian ESDM, PLN, Kemenkeu, asosiasi batu bata, dan pihaknya. "Itu juga sedang dikaji," ujar dia.

Namun demikian, dia memastikan perubahan DMO itu ke depanakan menguntungkan semua pihak. Antara lain, PLN, Pengusaha, serta pendapatan pemerintah.

"Jadi tidak ada satu pihak dirugikan satu pihak yang diuntungkan. Pengkajian ini sedang dilakukan dan kami akan adakan pertemuan lagi minggu ini untuk melihat karena ini kan masih tahap awal sekali, jadi mestinya akan menguntungkan semua pihak," ujar dia. [hid]

Komentar

x