Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 Agustus 2018 | 17:29 WIB

KESDM Kaji Anggaran Subsidi Tarif Sambung Listrik

Oleh : Wahid Ma'ruf | Jumat, 3 Agustus 2018 | 08:09 WIB
KESDM Kaji Anggaran Subsidi Tarif Sambung Listrik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian ESDM masih menghitung besaran subsidi tarif penyambungan listrik bagi keluarga belum mampu. Biaya resmi sambung listrik PLN antara Rp1-1,5 juta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai rendahnya kemampuan masyarakat kelas bawah dalam melakukan penyambungan listrik menjadi dasar. Untuk itu dia mengusulkan pemberian subsidi tarif sambung listrik bagi pelanggan listrik PLN golongan 450 VA dan 900 VA tidak mampu di tahun 2019.

"Arahannya (Presiden) adalah masyarakat Indonesia harus mendapat layanan listrik. Sekarang banyak listrik di desa-desa yang tiangnya sudah ada, tapi belum nyambung ke rumah-rumah. Bukan karena nggak mampu bayar bulanannya, bulannya mampu Rp 70.000 hingga Rp 100.000, tetapi (biaya) pasang listrik itu bisa sampai Rp 1-1,5 juta," ungkap Jonan di kantor Kementerian ESDM, seperti mengutip dari esdm.go.id

Inisiasi Jonan tersebut sudah diusulkan dan mendapat tanggapan positif dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah kini masih menghitung besaran subsidi yang akan dikeluarkan nantinya. Jonan mengkalkulasi, dengan asumsi subsidi akan diberikan kepada satu juta rumah tangga, jika subsidi biaya sambung diputuskan sebesar satu juta rupiah, maka total subsidi yang akan dikeluarkan oleh negara sebesar 1 triliun rupiah.

"Kita masih hitung subsidinya. Misalnya kalau 1 juta rumah mungkin dikali Rp 1 juta (biaya sambung), jadi ya total subsidinya sekitar Rp 1 triliun," rinci Jonan.

Harapan Jonan, langkah ini sekaligus dapat mengakselerasi target capaian rasio elektrifikasi 99% di tahun 2019. "Dengan subsidi pemasangan ini mudah-mudahan menambah rasio elektrifikasi, target 99% bisa tercapai di akhir 2019," jelas Jonan.

Pemerintah pun terus mendorong berbagai kebijakan agar mampu meningkatkan rasio elektrifikasi melalui penggunaan energi primer yang berasal dari dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

"Apapun juga kebijakan ketahanan energi nasional itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin energi yang digunakan di Indonesia, di dalam negeri harus berasal dari domestik sehingga mengurangi impor," jelasnya.

Komentar

x