Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 18 Oktober 2018 | 02:32 WIB

Kecelakaan Kapal Marak, DPR Peringatkan Pelindo

Sabtu, 4 Agustus 2018 | 05:36 WIB

Berita Terkait

Kecelakaan Kapal Marak, DPR Peringatkan Pelindo
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo

INILAHCOM, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Persero/Pelindo) dikritik karena tak fokus dalam mengatur aktivitas pelabuhan. Terkait kedatangan dan keberangkatan kapal, belum tersosialisasi dengan baik.

"Pemerintah sudah menugasi Pelindo untuk mengatur aktivitas di pelabuhan. Oleh karena itu, Pelindo harus menjalankan tugasnya secara baik dan benar seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang (UU) Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, terutama dalam hal memberikan informasi kepada para penumpang kapal," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo di Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Menurut Sigit, informasi yang jelas diperlukan antara lain dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan dalam bidang pelayaran yang terkait dengan human error, atau kesalahan manusia.

Politisi PKS ini mencontohkan, apabila ada calon penumpang yang tidak mengetahui secara pasti informasi mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal, bisa saja dia memaksa masuk kapal yang tidak sesuai. Sehingga, berpotensi terjadi kelebihan muatan.

Ia berpendapat bahwa percuma bila fasilitas keamanan kapal sudah tinggi, tetapi tidak disertai pengaturan penumpang kapal yang optimal.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan aspek keselamatan dalam pelayaran nasional sebagai evaluasi terhadap terjadinya peristiwa nahas di Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba dan KM Lestari Maju di Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

"Sebagai upaya tindak lanjut kami telah menyiapkan regulasi aspek keselamatan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Menurut Budi, Kemenhub menemukan banyak permasalahan di sejumlah tempat. Dan, sejumlah lokasi tersebut ada yang telah diberikan bantuan kapal. Diakui adanya keterbatasan pendanaan untuk bantuan kapal baru, sehingga kemenhub mengusulkan untuk memberikan format agar bagaimana kapal untuk pelayaran dapat diperoleh dengan cara leasing.

Ia juga mengemukakan bahwa Kemenhub mendorong agar berbagai fasilitas kesehatan dapat dipenuhi oleh beragam pemda setempat. "Kami sepakat kerja sama yang baik terkait dengan `safety` (keselamatan aspek transportasi)," kata Budi dan menambahkan komitmennya untuk meningkatkan sarana penunjang serta sosialisasi keselamatan. [tar]

Komentar

x