Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 Agustus 2018 | 09:11 WIB

KPUPR Siapkan Sarana Sanitasi Usai Gempa Lombok

Oleh : Wahid Ma'ruf | Selasa, 7 Agustus 2018 | 08:30 WIB
KPUPR Siapkan Sarana Sanitasi Usai Gempa Lombok
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian PUPR berupaya untuk memenuhi kebutuhan warga dan para pengungsi, terutama air dan sanitasi, pada masa tanggap darurat pasca bencana.

Untuk mendapatkan sumber air, Kementerian PUPR akan membuat sumur bor di dekat lokasi pengungsian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bergerak cepat untuk melakukan penanganan tanggap darurat pasca gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang wilayah di Nusa Tenggara Barat pada Minggu (5/8/2018) pukul 18.46 WIB.

Untuk memastikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengungsi bisa terpenuhi sekaligus mempersiapkan tahapan rehab dan rekon, Menteri Basuki menginstruksikan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan, Achmad Gani Ghazaly, untuk berkantor di Lombok Utara dibantu Satker Ditjen Cipta Karya, BPJN IX Mataram, BWS Nusa Tenggara 1 dan Satker Penyediaan Perumahan.

Kementerian PUPR Senin (6/8/2018) telah mendatangkan sarana dan prasarana untuk membantu pengungsi pada masa tanggap darurat ini dari gudang peralatan Kementerian PUPR di Bekasi dan Bali.

Dari Gudang peralatan di Bali telah dikirim ke Lombok hari ini sebanyak 30 unit tenda hunian darurat (THD), 16 unit Hidran Umum (HU) kapasitas 2000 liter, dan 30 unit HU kapasitas 1000 liter. Dari gudang Bekasi dikirimkan ke Ubung Bali sebanyak 26 unit WC Portable Toilet, 40 unit THD, dan 100 unit rangka besi HU kapasitas 2000 liter yang selanjutnya akan dikirim ke Lombok. Barang-barang tersebut sebagian telah didistribusikan ke sejumlah posko pengungsian.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selama di Lombok Utara, Senin (6/8/2018) menuju Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan Rapat Koordinasi di tenda darurat Posko Induk Gabungan yang berlokasi di Kecamatan Tanjung yang merupakan ibukota Kabupaten Lombok Utara. Kecamatan Tanjung dihuni oleh penduduk sekitar 47 ribu, menerima dampak korban jiwa dan material terparah.

Setelah mendengar laporan dan memberikan arahan penanganan, Menteri Basuki menuju Jembatan Sokong di Kecamatan Tanjung. Jembatan tersebut merupakan satu dari lima jembatan yang mengalami kerusakan. Jembatan mengalami kerusakan pada balok induk sepanjang 15 cm. Saat ini jembatan ditutup sementara, sehingga warga yang melintas bisa melalui jalan alternatif yang tidak jauh dari lokasi jembatan.

Penanganan Jembatan Sokong akan dilakukan tim Direktorat Jembatan Ditjen Bina Marga bersama Balitbang PUPR.

Kendati jalur jalan nasional seluruhnya fungsional, tidak ada yang putus, tercatat potensi longsor pada 7 titik di sepanjang KM 57 hingga KM 64 dari Kota Mataram.

Di Kecamatan Tanjung, Menteri Basuki juga meninjau sumur bor yang berjarak sekitar 2 km dari pusat kecamatan untuk memastikan pasokan air di lokasi pengungsian dan locus prioritas lainnya, seperti rumah sakit, puskesmas, musholla dan hunian warga.

Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 masih terus melakukan pendataan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Pada Senin petang, Menteri Basuki juga bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei. Kepala BNPB menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara lumpuh sehingga untuk pengiriman bantuan sangat mengharapkan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

"Kabupaten Lombok Utara menderita dampak bencana yang paling parah. Untuk itu, kita konsentrasi disini bukan berarti tidak memperhatikan yang lain. Yang lain tetap kita perhatikan. Jadi yang penting, kami minta masyarakat untuk tetap sabar dan percaya bahwa kita akan bekerja keras untuk itu," kata Willem seperti mengutip dari laman resmi Kementerian PUPR.

Dukungan dari Kementerian PUPR sangat dibutuhkan terutama air bersih dan sanitasi untuk para pengungsi. "Kami juga harapkan keterlibatan Kementerian PUPR dalam verifikasi jumlah dan kategori rumah yang rusak sehingga bisa lebih cepat," kata Willem.

Menteri Basuki berpesan pada jajarannya bahwa proses perbaikan rumah harus mengikuti standar dan pedoman teknis bangunan tahan gempa. Hal ini harus dilakukan di bawah supervisi yang ketat sekaligus sebagai bentuk edukasi publik bagaimana membangun rumah yang berkualitas, layak huni dan tahan gempa.

Komentar

x