Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 18 Oktober 2018 | 08:51 WIB

Picu Pengangguran, DPR Soroti Industri Kretek

Oleh : Mohammad Fadil Djailani | Selasa, 7 Agustus 2018 | 16:26 WIB

Berita Terkait

Picu Pengangguran, DPR Soroti Industri Kretek
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan, penurunan pada industri Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang terjadi saat ini akan mengakibatkan pengangguran yang besar.

Hal ini disampaikannya pada saat peninjauan salah satu pabrik SKT di Surabaya, Senin (6/8/2018) lalu. Penurunan ini menurutnya akan berakibat pada berkurangnya buruh di industri SKT.

"SKT ini di 2018, itu sudah turun dibanding 2017, ada 5% kurang lebih, Nah ini berarti 5% dari jumlah pelinting ini pasti akan PHK, terus siapa yang mau menerima buruh ter-PHK," kata Bambang dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Selain itu, politikus asal Surabaya ini sangat menyayangkan bila sampai ada lagi pengurangan buruh yang ada di industri SKT, mengingat para buruh SKT tersebut telah membawa multiplier effect bagi ekonomi daerah.

"Buruh-buruh ini juga membawa dampak ekonomi disekitar pabrik-pabrik itu sendiri. Ini dampak ekonomi mulai dari kost-kostan, tempat jual makanan, dan lain-lain. Pergerakan ekonomi pun hidup," imbuhnya.

Lebih jauh Bambang Haryo mengatakan bahwa pemerintah perlu untuk memberikan berbagai insentif bagi industri SKT. Salah satu insentif tersebut misalnya dengan tidak menaikkan cukai rokok kembali.

"Cukai rokok tidak perlu dinaikkan lagi, itu sudah yang terbesar. Karena jumlah total pajak cukai, PPN, dan pajak daerah, itu totalnya sudah mendekati 70% dari total harga rokok itu sendiri," tegas dia.

Kenaikkan cukai akan berdampak pada penurunan pendapatan negara dari pajak yang didapat dari rokok tersebut.

"Pendapatan cukai rokok adalah terbesar no 3 dari pada pendapatan negara, dan masuk dalam 15% dari APBN kita. Jadi jangan sampai ini terganggu kondisinya sehingga akhirnya masyarakat yang dirugikan," katanya. [jin]

Komentar

x