Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:24 WIB

Bea Cukai Ajak 500 Pengusaha Bahas Strategi Ekspor

Oleh : - | Selasa, 7 Agustus 2018 | 20:04 WIB
Bea Cukai Ajak 500 Pengusaha Bahas Strategi Ekspor
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan konkrit yang dapat membantu menggairahkan ekspor di Indonesia berupa kebijakan fiskal dengan meniadakan pungutan perpajakan pada industri pengolahan barang bertujuan ekpor.

"Dengan dihilangkannya pungutan perpajakan diharapkan menimbulkan multiplier effect berupa peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Gathering Eksportir Indonesia yang digelar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan dihadiri lebih dari 500 pelaku usaha berorientasi ekspor, di Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Menkeu memaparkan, berbagai skema kemudahan fiskal yang telah diberikan di antaranya Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi perusahaan industri, serta Pusat Logistik Berikat untuk supply bahan baku kepada perusahaan industri. Selain itu, dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis untuk mendorong program ekspor nasional, Kemenkeu bersinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.

Juga meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing. Hal tersebut diwujudkan melalui penyaluran Fasilitas Pembiayaan Ekspor berupa Kredit Modal Kerja Ekspor dan Kredit Investasi Ekspor.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menyatakan bahwa DJBC telah menyediakan berbagai fasilitas fiskal guna mendukung kemudahan dan peningkatan ekspor. Beberapa fasilitas tersebut di antaranya adalah KITE dan KITE Industri Kecil dan Menengah (IKM), Kawasan Berikat, Pusat Logistik Berikat, dan Gudang Berikat.

Pemanfaatan fasilitas tersebut juga telah menunjukkan angka yang cukup tinggi, di mana hingga 30 Juni 2018 telah terdapat 1.396 Kawasan Berikat aktif, 237 Gudang Berikat aktif, 368 perusahaan yang memanfaatkan KITE, 53 IKM yang memperoleh fasilitas KITE, serta 57 PLB di berbagai wilayah di Indonesia. Selain fasilitas tersebut, masih ada beberapa fasilitas fiskal lainnya yaitu fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, Kawasan Ekonomi Khusus, Free Trade Zone, serta fasilitas untuk pertambangan minyak gas dan panas bumi.

Tidak hanya menyediakan fasilitas fiskal, untuk semakin mendorong terciptanya peningkatan ekspor DJBC juga terus meningkatkan layanan kemudahan berusaha dengan cara melakukan simplifikasi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas KB dan KITE serta memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan dalam melakukan registrasi kepabeanan. DJBC juga telah menggagas perizinan online terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang tentunya akan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi para pelaku usaha.

DJBC juga telah bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan prosedural dalam melakukan restitusi pajak, di mana para pengusaha atau wajib pajak berisiko rendah dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hanya dalam waktu satu bulan.

Heru menyatakan, kemudahan prosedural ini merupakan salah satu langkah nyata DJBC dan DJP untuk dapat mendorong terciptanya proses bisnis yang efisien sehingga dapat mendorong perekonomian nasional. Ditekankan juga agar para pelaku usaha dapat terus meningkatkan kepatuhan perpajakan guna dapat memanfaatkan fasilitas restitusi ini. [*]

Tags

Komentar

x