Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:20 WIB

Salah Strategi Dagang, RI Panen Gugatan WTO

Oleh : - | Senin, 13 Agustus 2018 | 02:39 WIB
Salah Strategi Dagang, RI Panen Gugatan WTO
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah Indonesia perlu serius mendorong penghapusan nontarif serta restriksi atau pembatasan dalam perdagangan internasional.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri di Jakarta, Minggu (12/8/2018), mengatakan, Indonesia sudah menandatangani General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) WTO pada 1994. Disebutkan, apabila ada hambatan nontarif, tidak boleh disikapi dengan pembatasan dalam perdagangan.

Kenyataannya, menurut Novani, Indonesia justru membatasi impor beberapa komoditas, dan sejumlah hambatan nontarif yang juga mengakibatkan adanya gugatan seperti dari Selandia Baru dan Amerika Serikat kepada WTO. Gugatan itu terkait kebijakan hambatan nontarif yang muncul sejak 2013.

Ia berpendapat, kalau pemerintah ingin memberikan suntikan insentif bagi importir dan memberikan kesan pasar potensial bagi mereka, maka sudah bukan saatnya fokus pada penghapusan kebijakan tarif. Namun, pemerintah perlu memberikan kelonggaran pada pembatasan yang bersifat nontarif yang dianggap berlebihan.

"Saat ini, banyak produk Indonesia membutuhkan bahan baku yang tidak dapat disediakan oleh dalam negeri sehingga butuh melewati impor," ucap Novani.

Menurut dia, kalau pemerintah memberikan pembatasan terhadap impor yang berlebihan, tidak hanya akan berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh negara eksportir, tetapi dapat menghambat pertumbuhan investasi di dalam negeri.

Novani juga mengemukakan hukum timbal balik berlaku dalam perdagangan, sehingga bila Indonesia memberikan restriksi impor yang dianggap terlalu proteksionis bagi negara eksportir. Sehingga wajar jika Indonesia terancam mendapatkan hambatan dalam mengekspor produk ke negara mitra dagang.

"Contohnya saja Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam keberadaannya sebagai negara yang memperoleh fasillitas GSP Amerika," papar Novani.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita optimis, generalized system of preferences (GSP) terhadap 124 produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat, tidak akan dicabut. Setelah bernegosiasi dengan Duta Besar United States Trade Representative (USTR) Robert E Lighthizer.

"Jangan kita berandai-andai. Sebab saya tidak akan diundang kalau mereka bilang pasti mencabut," kata Enggar di Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (8/8/2018).

Enggar mengaku tidak menyiapkan langkah khusus apabila GSP Indonesia benar-benar dicabut. Namun, pihaknya akan kembali menemui Lighthizer di KTT ASEAN di Singapura pada September 2018. [tar]

Komentar

x