Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 22 November 2018 | 04:10 WIB

KESDM Rekonsiliasi Data Batubara Terbaru

Oleh : Wahid Ma'ruf | Minggu, 2 September 2018 | 13:23 WIB

Berita Terkait

KESDM Rekonsiliasi Data Batubara Terbaru
(Foto: esdm.go.id)

INILAHCOM, Yogyakarta - Subsektor mineral dan batubara (minerba) hingga Juni 2018 menyetor ke kas negara senilai Rp 20,1 triliun yang berasal dari royalti, penjualan hasil tambang, dan iuran tetap minerba.

Saat ini, Minerba masih menjadi salah satu penyumbang penerimaan Negara yang cukup besar. Untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas data neraca minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Sumberdaya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Minerba dan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sektor minerba KPK, kembali menggelar rekonsiliasi data minerba melibatkan 19 provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah IUP signifikan.

Rekonsiliasi minerba tersebut salah satunya menghasilkan peningkatan total sumber daya dan cadangan batubara nasional. Dari yang semula 125 miliar ton sumberdaya dan 25 miliar ton cadangan di tahun 2017, menjadi sekitar 166 miliar ton sumberdaya dan 37 miliar ton cadangan. Hal ini diungkapkan kepala Bidang Batubara PSDMBP, Rita Susilawati seperti mengutip dari esdm.go.id.

"Sebagai gambaran, dengan asumsi angka produksi batubara yang ditetapkan pemerintah sekitar 485 juta ton di tahun 2018, jumlah cadangan sebesar 37 miliar akan bertahan hingga sekitar 76 tahun ke depan," ungkap Rita.

Rita menjelaskan, kegiatan eksplorasi secara rinci dan mendalam dapat merubah status sumber daya menjadi cadangan, sehingga umur pemanfaatan batubara Indonesia juga bisa terus meningkat.

Di samping itu, lanjutnya, keberhasilan menjaring lebih banyak data sumberdaya dan cadangan IUP/PKP2B minerba juga akan meningkatkan angka cadangan minerba nasional secara signifikan dan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap jumlah kekayaan sumberdaya minerba yang dimiliki Indonesia.

Rita optimis, untuk batubara ini, jika kerjasama yang baik terjalin antara pemerintah pusat dan daerah, dalam dua tiga tahun kedepan neraca minerba nasional sudah bisa mencakup keterlibatan 100% data dari seluruh pemegang ijin usaha pertambangan batubara di Indonesia.

Saat ini kegiatan rekonsiliasi data berhasil mengumpulkan data dari 1108 perusahaan atau sekitar 54% total jumlah IUP/PKP2B batubara di Indonesia. "Angka ini sangat signifikan mengingat kompleksitas data IUP di daerah. Keberhasilan terbesar dicatatkan oleh Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang telah berhasil mengumpulkan data dari seluruh pemegang IUP batubara yang ada di provinsi tersebut," jelas Rita.

"Sementara Provinsi Kaltim masih menjadi tantangan terbesar dalam pengumpulan data dari IUP dimana baru sekitar 50% data yang terkumpul."

Komentar

Embed Widget
x