Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 22 November 2018 | 04:06 WIB

Mimpi Menjadi Mahathir

Oleh : Latihono Sujantyo | Sabtu, 8 September 2018 | 04:05 WIB

Berita Terkait

Mimpi Menjadi Mahathir
Mahathir Mohamad - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta--Tadi malam saya berminpi menjadi Mahathir Mohamad, yang baru lima bulan menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tak lama, hanya sekejap mimpi itu, karena saya langsung terbangun mendengar suara azan subuh.

Saya bermimpi menjadi Mahathir mungkin karena saya terlalu mengidolakan tokoh berusia 92 tahun ini. Di usia seperti itu, rakyat Malaysia masih mempercayakan Mahathir untuk memimpin negeri berpenduduk 32,4 juta jiwa tersebut. Dan, yang membuat saya kagum, dia punya nyali besar.

Tanggal 21 Agustus lalu Mahathir berkunjung ke China. Dalam kunjungan itu, Mahathir bertemu dengan PM Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping. Selain membicarakan hubungan ekonomi kedua negara, Mahathir juga sempat menyinggung rencananya untuk meninjau ulang proyek-proyek infrastruktur di negaranya yang bekerja sama dengan China. Proyek tersebut antara lain pembangunan East Coast Rail Link (ECRL) senilai US$20 miliar dan dua proyek pipa gas senilai US$2 miliar.

Keputusan Mahathir meninjau ulang kesepakatan proyek tersebut tak lepas dari kondisi ekonomi yang sedang dialami Malaysia. Saat ini, Malaysia menanggung utang sebesar 1 triliun ringgit.

Menurut Mahathir, jumlah utang itu merupakan yang terbesar yang pernah dipikul Malaysia. Ia menyatakan, sebelumnya Malaysia tidak pernah memiliki utang lebih dari 300 miliar ringgit.

Tanggal 1 September 2018 Mahathir berpidato pada acara "The Future of the itu and the Nation Congress 2018" di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pidato itu, Mahathir menyinggung mengenai hubungan ekonomi Malaysia-China. Di mengatakan, negaranya membuka pintu lebar bagi China untuk masuk berinvestasi ke Malaysia, tapi tidak untuk membeli tanah.

"Apa yang kami inginkan adalah investasi asing dengan pendirian pabrik, dan pekerjanya merupakan orang Malaysia, bukan warga asing," katanya, seperti dikutip dari The Star Online.

Meninjau ulang atau membatalkan beberapa proyek infrastruktur menggambarkan sosok Mahathir yang berani "melawan" China, sebuah negara besar dengan kemajuan ekonomi, militer dan teknologi yang sangat pesat.

Mahathir melihat pengalaman Sri Lanka yang kehilangan banyak tanah karena tidak dapat mengembalikan pinjaman dari China. Tahun lalu, Pemerintah Sri Lanka harus mengalihkan pengendalian kelolaan pelabuhan di selatan Kota Hambantota selama 99 tahun kepada China, sebagai imbalan atas penghapusan utang.

Seperti halnya Mahathir, Presiden Myanmar Win Myint juga memangkas sejumlah proyek infrastruktur yang dikucurkan oleh China, antara lain rencana membangun 10 pelabuhan, kini menjadi hanya dua pelabuhan.

Pemangkasan dilakukan karena Pemerintah Myanmar khawatir negaranya tidak bisa membayar utang dalam jumlah besar kepada China. Maklum, rencana awal dana investasi pembangunan 10 pelabuhan itu mencapai US$7,3 miliar, yang disebut Pelabuhan Kyaukpyu.

Pelabuhan Kyaukpyu merupakan bagian dari "Belt and Road Initiative" yang dicanangkan China. Kebijakan yang dikenal sebagai "Jalur Sutra Baru" ini meliputi pembangunan rel kereta, jalan dan pelabuhan di seluruh dunia dengan dana pinjaman Beijing bernilai miliaran dolar di sejumlah negara.

Tapi, "Belt and Road Initiative" mulai memunculkan kekhawatiran bahwa langkah China ini merupakan jebakan utang ke negara-negara yang tidak mampu membayar utang-utangnya. Namun soal ini beberapa kali dibantah oleh China, termasuk kepada negara-negara Afrika.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin negara-negara Afrika di Beijing, 3 September lalu, Presiden Xi Jinping menjanjikan dana US$60 miliar untuk membiayai proyek-proyek di negara-negara Afrika dalam bentuk investasi dan pinjaman. Dia membantah pinjaman itu sebagai perangkap utang untuk menciptakan kolonialisme baru di benua tersebut.

Sebagai catatan, perdagangan China dengan negara-negara "Belt and Road Initiative" bernilai lebih US$5 triliun dan investasi langsung melebihi US$60 miliar.

Bagaimana Indonesia?

Seperti halnya beberapa negara Asia lainnya, Indonesia juga melakukan kerja sama sejumlah proyek infrastruktur dengan China. Ada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumsel-8 dengan kapasitas 2x600 MW. Proyek berbiaya sebesar US$1,26 miliar ini dikerjakan oleh PT Huadian Bukit Asam Power Tbk dengan pinjaman dari The Export Import Bank of China (Cexim Bank) sebanyak 78,75% dari nilai proyek.

Selain PLTU Mulut Tambang Sumsel-8, terdapat beberapa proyek jalan tol yang dibiayai dari pinjaman Exim Bank China, seperti Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 58,50 km, Manado-Bitung sepanjang 39 km, Balikpapan-Samarinda dan Solo-Ngawi-Kertosono.

Sekadar catatan, untuk jalur tol Cisumdawu, total nilai kontrak pembangunannya mencapai Rp3,169 triliun. Sementara proyek jalan tol Manado-Bitung total nilai investasinya sebesar Rp1,128 triliun.

Hanya segitu? Masih banyak yang lain. Namun yang bikin heboh adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) senilai US$5,1 miliar, atau hampir Rp81 triliun. Sebanyak 75% biaya proyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dan 25% lainnya berasal dari KCIC.

Seperti diketahui, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek kolaboratif konsorsium KCIC, yang terdiri dari China Railway International Co Ltd (CRI) dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI merupakan gabungan empat perusahaan pelat merah, yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Adapun pembiayaan proyek terdiri dari 60% oleh gabungan perusahaan BUMN dan 40% oleh investor China.

Banyak kalangan pesimis kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berhasil. Sebab, moda transportasi dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya sangat mudah diperoleh, sekaligus berbiaya murah. Orang bisa menggunakan kendaraan pribadi, jasa travel dan bus, atau menggunakan Kereta Api Parahiyangan.

Asal tahu saja, jika kereta cepat selesai, KCIC menawarkan tarif Rp200 ribu per penumpang dengan asumsi jumlah penumpang mencapai 44.000 per hari di tahun pertama dan meningkat menjadi 68.000 penumpang di 2030. Pada 2050, mereka mengasumsikan penumpang bisa mencapai 148.000 orang.

Pertanyaannya, bagaimana kalau target penumpang meleset? Apakah perusahaan mau menanggung kerugian? Kalau ini sampai terjadi, apakah pemerintah tinggal diam dan membiarkan infrastruktur yang sudah jadi itu tidak berfungsi? Lalu, jika gagal apakah empat BUMN Indonesia yang terlibat dalam proyek ini akan diambil alih oleh CDB?

Mengerikan, tentu saja. Namun, tak salah rasanya jika Pemerintah Indonesia meniru keberanian Mahathir dan negara Asia lainnya untuk mengkaji ulang atau membatalkan proyek-proyek yang dibiayai perusahaan China. [lat]

Komentar

Embed Widget
x