Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 21 September 2018 | 04:18 WIB

Rupiah Terkini dan Janji Jokowi Kendalikan US$

Oleh : Herdi sahrasad | Senin, 10 September 2018 | 04:09 WIB

Berita Terkait

Rupiah Terkini dan Janji Jokowi Kendalikan US$
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Terkait jebolnya (defisit) neraca perdagangan, pemerintah menekan impor. Salah satu siasat yang dipilih adalah menaikkan tarif impor (Pajak Penghasilan/PPh 22) untuk 1.147 produk impor.

Konsistensi kebijakan dan langkah pemerintahan Joko Widodo untuk menstabilkan (baca: menurunkan) nilai tukar (kurs) dolar AS terhadap rupiah, diuji. Sayangnya, pilihan kebijakan pemerintah yakni penaikan tarif

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terdapat 1.147 jennis produk impor yang PPhnya bakal dikerek. Mulai dari barang sehari-hari seperti shampo dan kosmetik, hingga barang-barang mewah.

Tahun lalu, nilai impor 1.147 jenis produk tersebut mencapai US$6,6 miliar. Sementara hingga pertengahan 2018, nilainya lumayan besar yakni US$5 miliar. Bisa jadi, impor ke-1.147 jenis barang tersebut, berkontribbusi signifikan terhadap defisit neraca transaksi berjalan yang mencapai US$13,5 miliar di semester I-2018. Alhasil, pemerintah memutuskan untuk menaikkan PPh dari 2,5%-7,5% menjadi 7,5% hingga 10%.

Di mana, penaikan tarif terhadap 1.147 jenis produk impor itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, sebanyak 210 item barang mewah tarif PPh-nya naik dari 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini berlaku untuk barang mewah seperti mobil CBU (completely built-up) dan motor besar.

Golongan kedua, sebanyak 218 item barang yang tarif PPh-nya naik dari 2,5% menjadi 10%. Berlaku untuk seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah diproduksi di dalam negeri.
"Contoh barang elektronik seperti dispenser, AC ruangan dan lampu. Juga keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo, dan kosmetik, serta peralatan masak atau dapur juga termasuk," kata Sri Mulyani.

Golongan ketiga sebanyak 719 item barang, tarif PPh-nya naik dari 2,5% menjadi 7,5%. Berlaku untuk barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan Iainnya. Contohnya, bahan bangunan seperti keramik, peralatan elektronik audio-visual seperti kabel, box speaker, overcoat, polo shirt, swim wear.

Selain 3 golongan ini, ada 57 pos tarif yang tarif impor PPh-nya tetap yakni 2,5 persen. Di sektor ini, barang yang diimpor adalah bahan baku yang berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi. Revisi PMK ini, sudah ditandatangani dan segera diterbitkan. Tindakan/kebijakan pemerintah untuk merespons cepat dalam kondisi ekonomi global.

Hanya saja, pilihan kebijakan rezim Jokowi dengan menaikkan PPh ini, mirip jalan kejatuhan PM Najib Razak di Malaysia. sebelum tumbang, Najib menaikkan pajak kebutuhan primer sampai barang mewah. Tak lama kemudian Najib tersingkir karena keok dalam pemilu Malaysia, digantikan Mahathir Muhamad dan Wan Azizaah, istri Datuk Anwar Ibrahim. Apakah cerita serupa bakal terjadi di Indonesia?

Sejauh ini, keresahan publik atas kenaikan dolar Amerika Serikat (US$), sudah menjalar ke mana-mana. Sepekan lalu, heboh melejitnya US$ menuai polemik di berbagai media. Namun, kenaikan mata uang dolar AS, selalu dijawab tim ekonomi Jokowi dengan "Faktor Eksternal". Kelihatannya telah terjadi retorika yang mengacaukan akal sehat rakyat Indonesia.

Anehnya, ketika mata uang Garuda mengalammi penguatan, tim ekonomi Jokowi saling klaim sebagai keberhasilan pemerintah. Atau dengan kata lain, retorika yang dibangun pejabat di pemerintahan "Faktor Fundamental Internal". Ingin menunjukkan bahwa fundamental ekonomi masih kuat.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US$ oleh sejumlah pejabat di lingkaran Presiden Jokowi, acapkali dianggap masih dalam tatanan wajar dan normal-normal saja. Padahal, sejumlah ekonom senior seperti Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie menyebutnya sebagai ancaman serius bagi perekonomian Indonesia.

Di mana, pelemahan nilai tukar rupiah, bisa saja menjelma menjadi krisis ekonomi. Dengan catatan, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, serta hati hati.

Mengutip statemen Jokowi, pelemahan rupiah lebih disebabkan sentimen eksternal; seperti kenaikan suku bunga The Fed; perang dagang China dan AS; dan krisis yang melanda Turki serta Argentina.

Namun, mencermati pernyataan rada ngawur nan kompak dari para pejabat ekonomi di negeri ini, memang bikin jeri sekaligus geli. Jeri karena bisa direspons negatif oleh kalangan pelaku pasar. Geli lantaran menggambarkan ketidakmampuan negara mengatasi masalah tersebut.

Bisa jadi benar kalau kalangan pelaku pasar sudah jengah dan resah dengan kondisi ini. Kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi sudah mulai luntur. Makanya, kurs rupiah sempat melorot hingga Rp15.029/US$, meski kemudian berbalik naik.

Kembali ke soal kenaikan PPh 22 untuk 1.147 produk impor, Sri Mulyani dan Jokowi memang sosok yang berani dalam mengambil keputusan. Namun jangan senang dulu, karena kebijakan ini bisa justru merugikan Jokowi yang tahun depan menjadi capres pejawat. Karena menggerus elektabilitas dan popularitas Jokowi.

Masalahnya, kalau langkah dan kebijakan pemerintah tidak efektif dan gagal 'menjinakkan; US$, maka janji Jokowi jika terpilih maka rupiah makin menguat, kian jauh dari bukti.

Mudah-mudahan publik menolak lupa akan janji Jokowi serta para ekonom dan pendukung pemerintahnya. Kira-kira berbunyi begini. "Kalau Jokowi menjadi Presiden, maka dolar akan ada di angka sepuluh ribu rupiah."

Ada pula janji Jokowi lainnya bahwa kalau terpilih maka "Ekonomi Meroket". Nyatanya kini malah nyungsep. Semua ini layak menjadi renungan bagi personil Kabinet Kerja dan Istana Negara. Cepatlah berbenah diri, lakukan langkah dan kebijakan simultan untuk menstabilkan rupiah secepatnya. Jangan sampai semuanya menjadi terlambat. [ipe]

Komentar

x