Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 21 November 2018 | 07:49 WIB

Perubahan APBD 2018, Pemprov Jabar Isyaratkan Naik

Rabu, 12 September 2018 | 04:09 WIB

Berita Terkait

Perubahan APBD 2018, Pemprov Jabar Isyaratkan Naik
(Foto: Humas Jabar)

INILAHCOM, Bandung - Pemprov Jawa Barat menyampaikan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) 2018 Jawa Barat yang mengalami kenaikan Rp1,29 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, Iwa Karniwa, mengatakan, ada beberapa hal yang terkait dengan perubahan dikarenakan adanya target indikator yang ditetapkan dalam perubahan APBD 2018.

"Saya memimpin langsung dan memaparkan gambaran umum terkait APBD Perubahan. Diantaranya ada perubahan asumsi pejabat umum dan juga khusus untuk di bidang pendapatan terjadinya pelampauan pembiayaan," ujar Iwa di Ruang Rapat Banmus DPRD Jabar, Senin (10/9/18).

Pemprov Jabar, menurutnya berencana, melakukan pergeseran anggaran antar unit, karena ada beberapa yang harus dikoreksi. Karena perlu menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Termasuk beberapa yang terkait dengan sisa lelang, perlu dimanfaatkan dalam perubahan APBD. "Agar lebih optimal dalam penggunaan APBD 2018 setelah perubahan," tambah Iwa.

Pihaknya juga menyampaikan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dilakukan dalam APBD P 2018 yaitu indeks pembangunan manusia ditargetkan antara 71% hingga 71,54%; indeks pendidikan telah direncanakan 62,51% hingga 63,50%. Dan, beberapa hal terkait pertumbuhan ekonomi didorong antara 5,5% hingga 5,9%; Inflasi 3,55 plus-minus 1%; investasi ditargetkan Rp315 triliun hingga Rp335,3 triliun.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan dari sisi pendapatan diantaranya adalah dengan memantapkan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi, koordinasi pusat daerah, juga meningkatkan deviden BUMD, termasuk juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Terkait kebijakan belanja Pemerintah provinsi Jawa Barat akan mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib, non wajib, urusan pemerintahan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan.

Kemudian dilaksanakannya RPJMN 2015-2019, Sustainable Develompent Goals (SDGs), Good Governance, juga fungsi pendidikan 20% dari total, fungsi kesehatan 10% dari belanja, fungsi infrastruktur 10% dari total Pajak Kendaraan Bermotor, serta optimalisasi penggunaan aset daerah, dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

"Itulah kira-kira kebijakan anggaran yang kita coba lakukan sehingga target pendapatan murni 2018 adalah Rp31,96 triliun, pada rencana perubahan dengan beberapa peningkatan efisiensi, efektifitas dan lain sebagainya itu menjadi Rp33,25 triliun sehingga ada peningkatan Rp1,29 triliun. Di sisi belanja diusulkan Rp33,9 triliun direncanakan alokasi belanja Rp35,7 triliun sehingga ada peningkatan belanja Rp1,7 triliun ," jelas Iwa. [ipe]

Komentar

x