Find and Follow Us

Senin, 19 Agustus 2019 | 15:52 WIB

Gerindra: Kebelet Impor Beras, Data Disalahin

Jumat, 21 September 2018 | 04:09 WIB
Gerindra: Kebelet Impor Beras, Data Disalahin
Wakil Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Heri Gunawan - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Perseteruan antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso terkait impor beras, cermin dari kegagalan era Joko Widodo merealisasikan kedaulatan pangan.

Wakil Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Heri Gunawan mengingatkan kembali apa yang menjadi program awal pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Yang tertuang dalam Nawa Cita, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dan mewujudkan kedaulatan pangan dan mensejahterakan petani.

"Janji adalah utang yang harus dipenuhi, untuk itu kami meminta agar pemerintah melunasi janji terebut dengan menghentikan rencana impor pelbagai demi terlaksanannya cita-cita kedaulatan pangan," papar Heri di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Anggota Komisi XI dari Gerindra ini menegaskan bahwa
Indonesia merupakan negara agraria, produsen beras yang cukup besar. Namun, ketika tidak dikelola dengan baik, maka terjadi pergeseran. Saat ini, Indonesia menjelma menjadi negara pengimpor beras.

Dirinya juga menyoroti perbedaan data atau informasi menyangkut produksi beras nasional. Selanjutnya, perbedaan data tersebut dijadikan legitimasi oleh pihak tertentu untuk bermain.

"Mudah-mudahan ke depan, setiap perencanaan pembangunan berdasarkan data yang akurat, sehingga kecenderungan untuk saling menyalahkan karena data yang berbeda akan hilang, termasuk soal produksi beras yang tiap tahun selalu berbeda," paparnya.

"Kita tidak perlu berkonflik ria, tidak perlu saling menyalahkan, sebaiknya kementerian pertanian segera lakukan investigasi secara lebih akurat," imbuhnya.

Dia bilang, pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Ketika Indonesia menggantungkan masalah pangan kepada bangsa lain, masih pantaskah untuk menerikkan swasembada pangan. "Kenyataannya, impor selalu dipilih pemerintah sebagai jalan keluarnya," kata Heri. [ipe]

Komentar

x