Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 18 November 2018 | 16:21 WIB

Era Jokowi, Duit Rokok Selamatkan BPJS Kesehatan

Sabtu, 22 September 2018 | 14:00 WIB

Berita Terkait

Era Jokowi, Duit Rokok Selamatkan BPJS Kesehatan
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo bilang, dana cadangan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp4,9 triliun siap disuntikkan untuk menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan yang dilanda defisit.

"(Dana cadangan) cair, Senin (24/9). Itu langsung Rp4,9 triliun," kata Mardiasmo ketika ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat malam (21/9/2018).

Dana sebesar Rp4,9 triliun itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut Mardiasmo, Kementerian Keuangan bersiap menerbitkan aturan alokasi pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai turunan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memotong pajak rokok pemerintah daerah. Dana itulah yang kemudian digunakan menalangi defisit BPJS Kesehatan.

"Peraturan menteri keuangan turunannya sedang kami proses, mudah-mudahan segera terbit. Akan kami potongkan kalau ada berita acara dari pemda dan BPJS Kesehatan terhadap pelayanan jasa kesehatan," kata Mardiasmo.

Sebelumnya, Kepala Sub Direktorat Tarif Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Sunaryo mengatakan, pajak rokok berkisar 10% berasal dari penerimaan cukai.

Dengan asumsi penerimaan cukai mencapai Rp148 triliun setahun, maka pajak rokok diperoleh sekitar Rp14 triliun. Dari pajak rokok tersebut, Sunaryo menjelaskan, tambalan defisit BPJS Kesehatan dihitung 75% dari separuh pajak rokok.

Sehingga, dengan asumsi pajak rokok Rp14 triliun, maka dana untuk menambal defisit BPJS Kesehatan adalah sekitar Rp5 triliun. Detail mengenai hal tersebut akan diatur oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. [tar]

Komentar

x