Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 13 Desember 2018 | 19:28 WIB

Jokowi atau Prabowo, Ekonomi Tetap Berat

Oleh : Hersi Sahrasad | Senin, 24 September 2018 | 04:29 WIB

Berita Terkait

Jokowi atau Prabowo, Ekonomi Tetap Berat
Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno - (Foto: inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Dinamika ekonomi dalam dua tahun ke depan, masih bikin miris. Ya, lantaran tantangannya cukup berat. Alhasil, siapapun presiden terpilih dalam pilpres 2019 harus siap menghadapinya.

Hari-hari ini, masyarakat dan pasar sangat khawatir dengan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS yang tak kunjung mereda. Keadaan ini dikhawatirkan memantik pelemahan daya beli. Kalau benar terjadi, pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang rezim saat ini, bisa kandas.

Tak berlebihan bila Guru Besar FE-UI yang juga Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Anwar Nasution juga khawatir. Makanya dia berharap tim ekonomi Joko Widodo segera mengambil langkah skala jangka pendek. Tujuannya, ya itu tadi, membuat mata uang Garuda kembali berotot.

Kata Anwar, hal pertama yang bisa dilakukan tim ekonomi Jokowi adalah memaksa eksportir untuk menarik duitnya berbentuk devisa ke Indonesia. Tentu saja dana tersebut sudah dikonversikan ke rupiah. Ya, sekali lagi harus dipaksa. Agar maknanya tidak memaksa, pemerintah perlu menyiapkan insentif untuk mereka.

Di sisi lain, Anwar mengkritik sikap terlalu percaya diri (pede) dari tim ekonomi Jokowi. Para menteri sektor ekonomi seolah-olah sedang koor, menyanyikan lagu Indonesia punya fundamental nan Oke. Ternyata, kalau ditelisik lebih mendalam, lagu itu tidak sepenuhnya akurat. "Bohong pemerintah itu, kalau menyatakan fundamental ekonomi Indonesia kuat. Omong kosong," kata Anwar pekan lalu.

Mau bukti? Anwar membeberkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih kontet. Hanya di kisaran 10%. Masih di bawah sejumlah negara berkembang yang rasionya rata-rata 20%.

Celakanya, ketika penerimaan negara cekak bermakna ancaman serius terhadap APBN. Karena bakal melahirkan defisit. Nah, defisit dalam UU APBN selalu ada batasnya. Agar defisit tidak melebar, negara biasanya mengambil solusi pintas yakni ngutang. "Padahal kita sudah 73 tahun merdeka. Ngapain merdeka kalau ngutang melulu, pinjam melulu," ujar Anwar.

Nah, dari sisi utang luar negeri dikaitkan dengan pelemahan kurs rupiah, jelas akan menambah beban keuangan negara. Selain itu, jika kurs meningkat juga mengakibatkan naiknya harga suatu komoditas. "Tempe, itu harganya naik karena impor kedelainya," tutur Anwar.

Belum lagi ditambah masalah ekonomi krusial lainnya, semisal capital outflow sebagai dampak penaikan suku bunga di AS (Fed Fund rate/FFR). Saat ini, Anwar menilai lembaga keuangan di Indonesia masih sangat lemah. "Maksudnya 4 bank negara ini enggak bisa lawan bank-bank seperti CIMB, Maybank dan juga Development Bank of Singapore," papar Anwar.

Oh iya, kalau pemerintah serius ingin agar eksportir menarik dananya pulang kampung dalam bentuk rupiah, bisa menggunakan skema capital control. Beri mereka bunga yang menarik agar dana mereka tidak diparkir di dalam negeri. "Paksa para eksportir itu menarik uangnya kembali ke Indonesia, kasih bunga tinggi. Saya yakin, pelemahan rupiah bisa mereda," kata Anwar.

Setelah itu, barulah pemerintah menjalankan upaya untuk menggenjot ekspor. Yang jelas, perlu waktu yang relatif lama untuk meningkatkan ekspor.

Selanjutnya, dari segi kebijakan fiskal, pemerintah perlu menggalakkan audit pajak untuk meningkatkan pendapatan. Selama ini, belum pernah dilakukan audit pajak yang sungguh-sungguh. Jangan heran kalau penerimaan pajak selalu meleset dari target. Dan, audit pajak harus diikuti dengan penegakan hukum.

"Memang diperlukan law inforcement. Mana ada toke (cukong, orang kaya, red) yang mengemplang pajak kemudian dimasukkan penjara? Di Indonesia malah dikasih amnesti dan tidak ada audit," ujarnya.

Dibandingkan negara-negara tetangga, ia menilai, penegakan hukum sektor perpajakan di Indonesia jauh tertinggal.

Selama Presiden Joko Widodo berkuasa 2014-2018, total utang pemerintah bertambah dari Rp2.608,8 triliun menjadi Rp4.227,8 triliun. Berdasarkan dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2019 yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (20/8/2018), total utang pemerintah pada 2014 mencapai Rp2.608,8 triliun.

Pada 2015 naik menjadi Rp3.165,1 triliun, dan kembali bertambah di 2017 menjadi Rp3.515,5 triliun. Bahkan pada 2017 dan 2018, utang semakin gemuk masing masing Rp3.995,1 triliun dan Rp4.227,8 trilun. Artinya, total jenderal utang pemerintah periode 2014 hingga pertengahan 2018, bertambah Rp1.644,2 triliun.

Pemerintah tak memungkiri, ekspansi fiskal yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, tak sepenuhnya bisa dipenuhi dari penerimaan negara. Jadi, ya itu tadi, utang menjadi opsi untuk menambal defisit.

Adapun kenaikan outstanding utang tersebut, sebagian besar berasal dari surat berharga negara (SBN), utamanya berdenominasi rupiah. Selain itu, outstanding pinjaman naik meski tidak signifikan.
Dan, outstanding pinjaman sebagian besar berasal dari lembaga multilateral dan bilateral, dalam rangka mendukung pembangunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah bilang, total utang pemerintah pusat pada 2018, tergolong masih aman. Karena Sri Mulyani berpatokan kepada rasio utang terhadap PDB tercatat 29,74% yang tergolong masih aman. "Utang dijaga supaya sustainable," tuturn Sri Mulyani.

Rasio utang terhadap PDB itu memang sejak 2013 masih selalu di bawah 30%. Tahun lalum rasio utang terhadap PDB sebesar 29,5%. "Ini memang kita selalu jaga di bawah 30%, dan tahun depan kita jaga 29,8%," tambah Sri Mulyani.

Menurut mantan menkeu era SBUY ini, rasio utang terhadap PDB, paling rendah dibanding banyak negara lainnya. "Rasio utang terhadap PD Pemerintah diminta tetap harus bijaksana dalam mengelola belanja dan utang. Apalagi kelihatannya pemerintah akan menggantungkan sepenuhnya pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan," kata dia.

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan beda pandangan. Dia mengingatkan, defisit anggaran yang makin naik berdampak kepada melonjaknya utang di era Jokowi. Hal ini dikhawatirkan bisa menyulitkan terwujudnya keseimbangan primer yang positif.

Dalam postur APBN 2018 disebutkan bahwa pendapatan negara mencapai 14% terhadap PDB, sedangkan belanja mencapai 16% terhadap PDB. Gap tersebut akan menjadi masalah serius.

Utang masih terus menjadi beban. Pemerintah yang sepertinya terlena oleh rasio utang, makin kalap menumpuk utang. Menurut Heri, jika dilihat dari trennya, rasio utang cenderung mengalami kenaikan.

Pada 2014, misalnya, rasio utang sebesar 24,7%. setahun berikutnya naik tajam ke level 27,4%. Tahun 2016 naik tipis menjadi 27,9%. Pada 2017 kembali naik di angka 28,2%. Tahun ini, rasio utang diproyeksikan menclok di angka 29% terhadap PDB.

Jadi, tak salah apabila Heri rajin mengingatkan pemerintahan Jokowi agar berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan soal utang negara. Apalagi ketika nilai tukar rupiah terpuruk berdampak langsung kepada keuangan negara atau APBN.

Terkait utang jatuh tempo, masih kata politisi Gerindra ini, pada 2018 jumlahnya mencapai Rp390 triliun. Tahun depan naik menjadi Rp420 triliun. Sehingga, total pembayaran utang negara mencapai Rp810 triliun. Suatu jumlah yang tidak sedikit. Cukup untuk membiayai renovasi 810 ribu sekolahan dengan asumsi Rp1 miliar per sekolahan.

Heri juga mengkritisi rendahnya penerimaan di sektor pajak. Padahal, lebih dari 70% penerimaan negara mengandalkan pajak. Contoh 2015, realisasi pajak hanya Rp1.285 triliun, atau melenceng dari target APBN-P sebesar 1.489 triliun.

Tahun 2016 sami mawon, target APBN-P sebesar Rp1.539,2 triliun tak tercapai. Pada saat yang sama, tax ratio Indonesia adalah yang terendah di dunia, yakni 11%. "Kalau kita lihat lebih detil, realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan di kisaran 2,79 persen dibandingkan. Maka, sudah pasti pemerintah akan terus mengalami kesulitan memenuhi target penerimaan pajak," kata Heri.

Kini, masyarakat mulai banyak yang ragu apakah pemerintah Jokowi mampu menstabilkan nilai tukar rupiah. Mengingat, pemerintah terus bersandar kepada pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Artinya, APBN terus saja terancam.

Dan, beban utang plus bunga yang jatuh tempo, hanya menunggu waktu untuk meletus dan bisa membawa bangsa ini kepada situasi ambruk.

Lalu, apakah Menkeu Sri Mulyani menyadari bahwa sudah banyak pihak yang meragukannya? Membengkaknya utang, merosotnya nilai rupiah dan menurunnya daya beli rakyat adalah bukti Sri Mulyani hanya bisa bicara dan berjanji. Namun gagal dalam membangun fundamental ekonomi yang kuat.

Kini, mata rakyat tertuju pada Sri Mulyani dan Jokowi. Dengan pelemahan ekonomi saat ini, kredilitas Jokowi sebagao capres pejawat dipertaruhkan. Urusannya bukanlagi isu agama apalagi SARA yang menjadi concern rakyat.

Namun masalah perut bisa jadi menjadi pembuka pintu bagi terjadinya pergantian kekuasaan dalam pilpres 2019. Di mana, rakyat mendambakan harapan baru guna mendapatkan perubahan menuju keadaan yang lebih baik.

Namun, siapapun presidennya harus berhadapan dengan situasi ekonomi yang penuh tantangan. [ipe]

Komentar

x