Find and Follow Us

Kamis, 27 Juni 2019 | 04:05 WIB

Gaduh Impor Beras, PBNU: Enggar Kerja untuk Siapa?

Senin, 24 September 2018 | 00:09 WIB
Gaduh Impor Beras, PBNU: Enggar Kerja untuk Siapa?
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Ekonomi, KH Umar Syah

INILAHCOM, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Ekonomi, KH Umar Syah urun rembug terkait gaduh impor beras antara Mendag Enggartiasto Lukita dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso.

Dia menilai, ada dua hal yang melatarbelakangi memanasnya hubungan kedua pembantu Presiden Joko Widodo itu, Yakni buruknya koordinasi serta sumber data yang digunakan. "(Konflik) Ini mengemuka lantaran, pertama koordinasi dua kementerian dan Bulog yang belum optimal. Kemudian yang kedua adalah penggunaan sumber data yang belum ada keseragaman," ujar Umar, Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Kondisi seperti saat ini, kata Umar, tidak akan terjadi jika Kementerian Perdagangan (Kemendag) mau mendengarkan masukan dari Perum Bulog dan Kementerian Pertanian, sebelum memutuskan impor beras.

"Yang terpenting adalah menurunkan ego sektoral, terutama Kementerian Perdagangan yang kerap merasa menjadi leader untuk masalah impor-ekspor dan mengabaikan kementerian teknis yang membidangi masalah itu," kata Umar.

Dalam pandangan Umar, selama ini, Kementerian Pertanian telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Semisal, menginisiasi Operasi Khusus (Opsus) untuk komoditas Pajale (Padi, Jagung dan Kedele). Yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri. "Terbukti, animo para petani cukup besar. Apalagi kementan memberikan insentif kepada para petani," paparnya.

Selanjutnya Umar bilang, menghadapi Hari Raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha, persediaan dan harga beras aman dari gejolak. "Indikasinya pertama harganya stabil, kedua ketersediaan barang di pasar induk dan tradisional, dan dalam Lebaran kemarin aman," papar Umar.

"Buktinya tidak ada gejolak. Kalau memang tidak mencukupi stok beras akan ada gejolak. Nah keberhasilan seperti opsus ini yang tidak mau dilihat dan didengar oleh Kementerian Perdagangan," imbuh Umar.

Selain itu, Umar mengingatkan, masalah data perlu disamakan antara kementerian dan lembaga yang membidangi satu persoalan. Di mana, data yang digunakan kementerian dan lembaga negara, semestinya yang berasal dari lembaga yang qualified dan kredibel. "Misalnya data dari BPS," kata Umar.

Umar mengakui, harga beras impor memang lebih murah ketimbang lokal. Lantaran biaya produksi beras lokal masih tinggi. Akan tetapi, mendatangkan beras impor membahayakan harga jual beras lokal. Sama saja dengan menyengsarakan petani.

Besarnya biaya produksi beras lokal, kata Umar, bisa jadi dipicu belum efisiennya metode tanam pada petani. Beda dengan petani luar negeri yang sudah melek teknologi dan informasi. Harus diakui, sistem pertanian di luar negeri lebih canggih, modern dan efisien.

Akan tetapi, tegas Umar, mendatangkan beras impor berlebihan, membahayakan nasib petani dalam negeri. Sebab hidup petani bergantung kepada penjualan hasil panennya. "Ini masalah keberpihakan. Pemerintah seharusnya lebih berpihak kepada para petani. Nah, kalau beras impor didatangkan berlebihan maka mengancam beras lokal. Lalu saya tanya, Kemendag ini bekerja untuk siapa?" kata Umar. [ipe]

Komentar

x