Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 10 Desember 2018 | 23:40 WIB

Aturan B20 Macet, Darmin Sedang Cari Pelakunya

Rabu, 26 September 2018 | 14:45 WIB

Berita Terkait

Aturan B20 Macet, Darmin Sedang Cari Pelakunya
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Nasib badan usaha BBM yang lelet dalam mengimplementasikan biodiesel 20% atau B20 bakal ditentukan dalam dua pekan ini.

Ya, karena Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tengah menggodok siapa saja badan usaha yang harus bertanggung jawab. Ada kewajiban membayar denda bagi badan usaha yang tidak menjalankan aturan B20 secara maksimal.

"Kami melakukan evaluasi tiap minggu. Bagaimana pelaksanaannya. Pertamina bilang FAME (Fatty Acid Methyl Esters)-nya belum ada. Nah, maksimum dua minggu ini akan kami putuskan. Siapa yang akan kena denda. Badan usaha BBM-nya atau badan usaha BBN (Bahan Bakar Nabati) yang kelapa sawit," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Darmin menjelaskan, denda yang akan dikenakan sebesar Rp 6.000 per liter. Nominal denda yang telah ditetapkan ini, memang relatuf mahal. Tujuannya agar menimbulkan efek jera kepada seluruh pihak yang terkait dengan implementasi mandatori B20.


"Kalau dendanya ringan, nanti banyak yang menggampangkan, enggak apa-apa kok. Maksudnya begitu," tutur Darmin.

Dalam memantau implementasi B20, kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, telah dibentuk dua tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) dan Kemenko Perekonomian.

Di mana, tim dari Kementerian ESDM bertugas untuk memantau implementasi B20 secara keseluruhan. Sementara tim dari Kemenko Perekonomian fokus meninjau pelaksanaan tahap awal dan mencari siapa yang tidak komit terhadap kebijakan tersebut.

Mengenai penggunaan B20 oleh TNI, Darmin menyebutkan, sejumlah angkutan masih menjalani audit forensik, terkait kesiapan menggunakan bahan bakar biodiesel.

Namun, Darmin memastikan, B20 di kalangan TNI akan dipakai sebagai bahan bakar truk dan kapal angkut. Perluasan penggunaan B20 telah berlaku sejak 1 September 2018 dan pemakaiannya diterapkan untuk PSO maupun non-PSO.

Penggunaan B20 dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar serta dalam jangka panjang menekan defisit neraca perdagangan tahun ini. [tar]

Komentar

x