Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 14:36 WIB

Produksi Sawit Banjir, Pemerintah Jangan Diam

Kamis, 27 September 2018 | 11:38 WIB

Berita Terkait

Produksi Sawit Banjir, Pemerintah Jangan Diam
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Akhir 2018 merupakan waktu libur alias peak season bagi perkebunan sawit. Celakanya, produksi sawit malah meningkat tajam. Karena banyak yang tidak terserap pasar.

Akibatnya, tangki-tangki timbun menjadi penuh, karena pengeluaran berupa ekspor dan pemakaian dalam negeri melalui mandatori biodiesel 20% atau B20, terlihat belum sanggup menyerapnya. "Akibat kejadian ini ada beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) tidak mampu mengolah TBS terutama yang berasal dari petani/pekebun," papar Derom Bangun, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Derom mengatakan, program Biodiesel B20 yang mulai berlaku 1 September 2018 menjadi harapan kalangan industri FAME (biodiesel), mampu menyerap produksi CPO mereka.

Dia mengakui pasokan biodiesel ke Pertamina, masih mengalami sejumlah kendala kecil di lapangan. Pada saat yang sama, volume ekspor masih bertahan di level 3,2 juta ton per bulan dalam 2 bulan terakhir ini. Menunjukkan ada kenaikan volume ekspor dibanding dengan Mei-Juni 2018. "Jika kondisi ini berlanjut, situasi ini dapat menjadi masalah besar bagi industri sawit," paparnya.

Menurut Derom, ekspor ke beberapa negara tujuan belum dapat ditingkatkan karena tarif bea impor yang mereka kenakan masih tinggi dan pasar di Afrika Timur masih belum dapat menerima minyak sawit dalam bentuk bulk, karena kurangnya fasilitas tangki-tangki timbun di beberapa negara tersebut.

Upaya-upaya pihak industri dan asosiasi berupa promosi dagang ke berbagai negara disamping kampanye-kampanye positif belum mampu menunjukkan peningkatan ekspor yang berarti.

Informasi dari beberapa negara pengimpor menyatakan bahwa ekspor ke negara-negara tersebut dapat ditingkatkan, jika produk sawit Indonesia bisa kompetitif dengan produk hilir Malaysia.

Usulan penurunan pungutan ekspor, kata dia, telah disampaikan industri melalui DMSI kepada pemerintah tetapi pembahasannya membutuhkan koordinasi dan waktu yang lama.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah perlu hadir untuk menurunkan stok sawit. Caranya, mempercepat pelaksanaan dan distribusi serta siapnya logistik dalam pelaksanaan B-20 di Indonesia, sehingga Industri biodiesel bisa segera beroperasi dengan full-speed.

"Segera dapat bersaing dengan produk sejenis dari Malaysia, yaitu menurunkan pungutan ekspor untuk RBD Olein dari US$30 menjadi US$20 per ton untuk jenis bulk, dan menurunkan dana pungutan minyak goreng (Olein) dalam kemasan di bawah 25kg diturunkan dari US$20 menjadi US$5 per ton. Pada saat yang bersamaan bea pungutan CPO dapat diturunkan dari US$50 per ton," paparnya.

Langkah lain, lanjut Derom, harga solar dipasar global meningkat di sekitar US$1,2 per liter, jauh di atas harga biodiesel Indonesia yang berada di kisaran 65-70 cent dolar AS per /liter, maka potensi biodiesel diekspor ke berbagai negara akan memungkinkan," paparnya.

Sejalan dengan ini, lanjutnya, DMSI mengusulkan agar Dana Pungutan ekspor biodiesel juga dapat diturunkan dari USD 20/ton menjadi USD 5/ton.

"DMSI mengharapkan pemerintah melakukan tindakan cepat agar produksi CPO yang mulai melimpah ini dapat segera diserap industri dalam negeri dan ekspor ke berbagai negara tujuan dapat segera meningkat," kata Derom. [tar]

Komentar

x