Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 21 Januari 2019 | 22:08 WIB

Petani Tagih Janji Kemendag Bekukan Perembes GKR

Kamis, 27 September 2018 | 18:18 WIB

Berita Terkait

Petani Tagih Janji Kemendag Bekukan Perembes GKR
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) membekukan izin usaha sejumlah perusahaan gula rafinasi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI, Soemitro Samadikoen mendesak, Kemendag segera membekukan izin usaha industri gula rafinasi, menyusul pengungkapan kasus perembesan GKR di Cilegon, dan sejumlah daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta pada 21 September 2018.

Aparat Polri dan Kemendag berhasil menyita 360 ton GKR di Cilegon, dan 44,75 ton di tempat lainnya. "Statement Direktur Tertib Niaga, Wahyu Widayat di media kan jelas, akan membekukan atau mencabut ijin usahaperusahaan pelaku perembesan. Nah saya tagih janjinya. Segera realisasikan. Jika tidak, mereka kembali akanmelakukan perembesan. Gak ada efek jera," tandas Soemitro.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(Ditjen PKTN) Kemendag, merilis sikap resmi (21/9/2018) terkait pengungkapan kasus perembesan gula rafinasi, yakni akan membekukan izin usaha.

"Sikap tegas tersebut, kini ditunggu para petani tebu yang sangat terpukul oleh praktik curang pihak-pihak yang menyebabkan gula rafinasi banjir di pasar konsumsi," paparnya.

"Terus-terang, hingga saat ini belum pernah ada perusahaangula rafinasi yang dicabut ijinnya, padahal hampir setiaptahun kami laporkan diserta barang bukti," keluh Soemitro.

Soemitro mempertanyakan perkembangan laporan yang disampaikan APTRI pada 30 Agustus 2018 ke Bareskrim Mabes Polri. Dalam laporan, APTRI menyampaikan temuan perembesan di Pontianak, Banjarmasin, Tangerang dan Cianjur.

Perembesan diduga dilakukan PT Duta Sugar Internasional, PT BerkahManis Makmur, dan PT Jawa Manis Rafinasi. Selain itu, tujuh pedagang turut dilaporkan, karena menjual GKR secara bebas.

Dalam hal ini, APTRI menyampaikan laporan serupa ke KPK, Kemendag dan Ombudsman RI. Saat ini, sudah sangat memprihatinkan. Gula petani menumpukdigudang. Tidak laku. Jika terjualpun, harga ditentukansepihak oleh pembeli. Gula lokal, dipastikan kalah bersaingdengan gula rafinasi yang semakin bebas beredar di pasar.

"Kami para petani akan terus menagih janji pemerintah untukmenegakkan hukum dan membenahi tata niaga gula. Dalamwaktu dekat kami akan menggelar aksi agar bisa bertemupresiden," pungkasnya. [tar]

Komentar

Embed Widget
x