Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 12 Desember 2018 | 09:08 WIB

Rupiah Menuju Rp16.000 per Dolar AS

Oleh : Latihono Sujantyo | Kamis, 4 Oktober 2018 | 13:59 WIB

Berita Terkait

Rupiah Menuju Rp16.000 per Dolar AS
Rupiah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta--Pukul 11.25 WIB, Kamis (4/10/2018) ini, nilai tukar rupiah sudah berada di posisi Rp15.173per dolar AS. Ini adalah pelemahan rupiah dalam empat hari berturut-turut.

Sejak awal tahun 2018 hingga saat ini pemguatan dolar AS terhadap rupiah sulit dibendung. Banyak faktor yang memengaruhi, baik eskternal maupun internal. Dari eksternal, pelaku pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral AS seiring perekonomian AS yang semakin membaik sehingga membuat nilai tukar AS menguat.

Dengan naiknya tingkat suku bunga, AS akan menjadi tempat yang "lebih menguntungkan" untuk berinvestasi. Alhasil, investor yang sebelumnya menanam dana di berbagai negara--termasuk Indonesia--memindahkan investasinya ke AS.

Celakanya, Bank Sentral AS belum mau berhenti menaikkan Fed Fun Rate. Gubernur the Fed Jerome Powell, Rabu (3/10/2018) menyatakan pihaknya akan melanjutkan kenaikan suku bunga secara bertahap sampai tidak bisa lagi mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

Para analis di AS mengatakan, level netral suku bunga acuan the Fed adalah di angka 3%. Hanya saja, banyak pihak meramalkan, the Fed akan menaikkan suku bunga dari posisi tersebut jika melihat pernyataan Powell. Saat ini, posisi Fed Fund Rate ada di 2%-2,25%.

Jika pernyataan Powell tadi dijalankan, jelas ini berita buruk bagi rupiah--termasuk negara-negara emerging market yang lain, seperti Venezuela, Turki, Argentina, India, Iran dan Afrika Selatanyang sedang dilanda krisis ekonomi. Tak hanya itu, rupiah juga akan terus diguncang perang dagang antara AS versus China sehingga membuat perekonomian global tidak menentu.

Dari dalam negeri, setali tiga uang, terutama pada defisit transaksi berjalan yang semakin membengkak. Berdasarkan data Bank Indonesia, saat ini current account deficit (CAD) mencapai 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau tertinggi sejak kuartal II-2014. Tercatat, defisit sepanjang kuartal II-2018 mencapai US$8 miliar atau lebih tinggi dari periode kuartal I-2018 yang mencapai US$5,7 miliar. Angka ini juga lebih besar dibandingkan kuartal II-2017 yang hanya US$5 miliar.

Defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan telah membuat pasokan dolar AS di pasar domestik seret. Selain karena devisa hasil ekspor berkurang, para eksportir juga enggan melepaskan dolar AS yang mereka peganguntuk dikonversi ke rupiah.

Itulah kenapa, pemerintah saat ini sedang membahas sebuah cara untuk "menekan" atau "merangsang" eksportir untuk membawa devisa hasil ekspor (DHE)ke dalam negari lalu menukarkannya ke rupiah.

Hanya saja, penyebab utama transaksi berjalan sampai defisit cukup lebar bukan semata-mata karena eksportir enggan melepas dolar AS. Faktor utama lain adalah besarnya permintaan impor subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Menurut data BPS, pada semester-I 2018 defisit migas mencapai US$5,39 miliar atau sekitar Rp78,8 triliun.

Itulah sebabnya, beberapa hari ini sejumlah pengamat menyarankan pemerintah agar menaikkan harga BBM dan listrik. Dengan menaikkan harga BBM dan listrik, ke depan kinerja rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa kembali sehat.

Tapi, apakah pemerintah berani menaikkan harga BBM dan listrik menjelang tahun politik? Hampir pasti tidak berani.

Betul, melemahnya rupiah terhadap dolar AS ada untung tapi ada yang buntung. Bagi kalangan eksportir, pelemahan rupiah menguntungkan, karena perolehan ekspor dalam nilai rupiah menjadi bertambahdanharga jual otomatis juga meningkat.

Sebaliknya, bagi kalangan industri yang masih tergantung pada komponen dan bahan baku impor, pelemahan ini jelas merugikan.Pelaku bisnis terimbas meningkatnya harga jual alat elektronik, otomotif, dan produk industri berbahan baku impor. Banyak perusahaan yang akan terbebani dengan rugi selisih kurs.

Rupiah yang terdepresiasi juga memengaruhi APBN 2018. Asumsi nilai tukar rupiah pada APBN 2018 dipatok sebesar Rp13.400per dolarAS. Dengan kata lain, saat ini sudah meleset sekitar Rp1.700.

Melesetnya asumsi nilai tukar rupiah tersebut membuat sejumlah pengeluaran APBN kian membesar. Misalnya, pengeluaran beban subsidi, pembayaran utang, bunga utang, dan lain sebagainya.

Meski beban subsidi bakal melebar, tapi tidak serta merta membuat anggaran menjadi defisit. Pasalnya, dolar yang menguat juga meningkatkan penerimaan pajak dan nonpajak, terutama dari sektor migas. Bahkan, nilai penerimaannya lebih besar daripada pengeluaran.

Berdasarkan analisi sensitivitas Nota Keuangan APBN 2018 (PDF), pemerintah bakal mendapatkan surplus anggaran sebesar Rp1,7 triliun dari setiap penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah sebesar Rp100.

Perhitungannya, saat asumsi pendapatan negara pada APBN 2018 tercatat Rp1.890 triliun, kemudiandolar menguat setiap Rp100, maka pendapatan negara diproyeksikan naik Rp3,8 triliun-Rp5,1 triliun.

Untuk belanja negara, asumsi pada APBN 2018 tercatat Rp2.220 triliun. Jika dolar AS menguat setiap Rp100, maka belanja negara diperkirakan naik menjadi Rp2,22 triliun-Rp3,4 triliun. Dengan kata lain, bila selisih kenaikan dari sisi pendapatan dan pengeluaran APBN yang disebabkan karena kurs dolar AS dihitung selesihnya, maka anggaran APBN tetap masih surplus saat dolar AS menguat.

Meskipun demikian, kenaikan nilai tukar dolar AS berpotensi berdampak buruk terhadap bahan kebutuhan pokok masyarakat, karena sebagian besar masih impor.

Banyak bahan pokok, seperti garam, gula, beras, dan daging sapi memiliki komponen impor yang cukup besar, apalagi bawang putih sebanyak 85% masih impor.

Artinya, menguatnya dolar dan melemahnya rupiah lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi rakyat.

Sulit ke posisi awal

Lantas, bagaimana nasib rupiah ke depan, paling tidak sampai akhir tahun? Sekadar informasi, the Fed masih punya kuota satu kali lagi menaikkan suku bunga acuan, yakni pada Desember 2018.

Dengan kondisi seperti itu, sulit rasanya rupiah bisa membaik dalam waktu dekat. Paling tidak sampai akhir 2018 rupiah masih berada di atas Rp15.000 per dolar AS, yang diprediksi menuju posisi Rp16.000 per dolar lantaran the Fed masih akan menaikkan suku bunga di tahun 2019.

Hanya saja, ada beberapa even besar yang bisa menolong kejatuhan rupiah lebih dalam, antara lain Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)Bank Dunia pada 8-14 Oktober di Bali.

Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali itu bakal dihadiri sekitar 19.800 orang delegasi dan peserta dari 189 negara. Kepala Unit Kerja Pertemuan IMF-Bank Dunia 2018 Peter Jacobs menuturkan, perputaran uang selama perhelatan internasional tersebut akan sangat besar. Bahkan, angkanya ditaksir mencapai lebih dari US$100 juta. "Hitung-hitungan kasar US$100 juta. Itu minimal, belum terjadi dampak multiplier (rentetan)," kata Peter.

Meskipun demikian, banyak pengamat memprediksi sulit rasanya sentimen positif itu bisa mendongkrak rupiah ke posisi awal. Apalagi, masalah yang dihadapi rupiah begitu rumit dan kompleks.

Berbagai solusi

Apa yang harus dilakukan? Mengurangi impor BBM. Langkah pemerintah memperluas pemakaian biodiesel B20 untuk non public service obligation (PSO)sudah tepat.

Cara lain adalah mengurangi barang imporyang lain, terutama pada proyek-proyek yang bahan bakunya banyak dibeli dari luar negeri. Inilah pentingnya mengawasi secara ketat tingkat komponen dalam negeri yang dipakai pada proyek-proyek tersebut.

Langkah lainnya adalah menggenjot ekspor habis-habisan. Hanya saja, mengirim komoditas dan barang ke luar negeri tidak semudah yang dibayangkan orang. Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih tinggi, yakni 17% dari PDB. Padahal di Malaysia hanya 8%, Singapura 6%, bahkan Filipina yang tingkat kemacetannya sangat parah, biaya logistik hanya 7%.

Tak hanya biaya logistik yang masih tinggi, prosedur birokrasi yang ribet juga membuat pengurusan dokumen ekspor jadi butuh waktu lama Belum lagi tambahan biaya lain yang akhirnya membuat biaya pengurusan ekspor jadi mahal.

Indonesia juga menghadapi persaingan upah dan kualitas tenaga kerja dengan negara-negara tetangga.

Jika beberapa faktor ini tidak segera diatasi, perusahaan berorientasi ekspor akan beralih ke negara lain. [lat]

Komentar

x