Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 10 Desember 2018 | 23:40 WIB

KLHK Siapkan Instrumen Kerusakan Perairan Darat

Kamis, 4 Oktober 2018 | 15:35 WIB

Berita Terkait

KLHK Siapkan Instrumen Kerusakan Perairan Darat
(Foto: KementerianLHK)

INILAHCOM, Jakarta - Kerusakan perairan darat terdiri dari sungai, danau, mata air dan air tanah, perlu dilakukan secara urun daya. Tanpa pelibatan para pihak, kerusakan sumber daya alam khususnya rehabilitasi lahan akan memerlukan waktu yang cukup panjang.

"Urun daya atau crowdsourcing dalam kegiatan pengendalian kerusakan perairan darat wajib dilakukan," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Putera Parthama saat workshop Pengendalian kerusakan perairan darat (PKPD) melalui Public-Private Partnership (PPP), Imbal Jasa Lingkungan (IJL) dan Pola-Pola Insentif Hulu-Hilir, di Jakarta, Rabu (3/10/2018). Workshop digelar dua hari pada 3-4 Oktober 2018.

Ia memaparkan, urun daya merupakan gerakan yang bersifat gerakan massal, yaitu gerakan yang melibatkan multi pihak, multi sektor, dan multi disiplin ilmu dari berbagai layer, yang saling bahu-membahu dalam pengawetan dan perlindungan lingkungan khususnya sumber daya air yang menyangkut sungai, danau, mata air dan air tanah.

Secara teknis Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Sakti Hadengganan menguraikan, tanpa pelibatan para pihak, khususnya pelaku usaha yang telah menikmati jasa lingkungan maka pemulihan kerusakan sumber daya alam khususnya rehabilitasi lahan akan memerlukan waktu yang cukup panjang.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan model Public-Private Partnership, Imbal Jasa Lingkungan ataupun pola pola insentif lain. "Prinsipnya, pemanfaatan sumber daya alam oleh swasta harus diimbangi dengan urun daya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan," jelas Sakti.

Sakti juga menjelaskan bahwa permasalahan kerusakan perairan darat menjadi perhatian pemerintah disebabkan oleh kondisi ketersediaan air saat ini, dimana beberapa pulau menunjukkan kondisi kritis ketersediaan air. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2010, pulau yang berada dalam kondisi defisit air adalah Pulau Jawa, kondisi kritis Pulau Bali dan Nusa Tenggara, hampir kritis Pulau Sulawesi dan Pulau Sumatera dan kondisi pulau yang masih dalam surplus adalah Pulau Kalimantan.

Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi Sumberdaya Hutan, Laksmi Wijayanti dalam pemaparannya mengatakan bahwa salah satu cara untuk melibatkan berbagai pihak dalam mengendalikan kerusakan perairan darat diantaranya melalui Imbal Jasa Lingkungan (IJL). Imbal Jasa Lingkungan (IJL) ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH).

IELH adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terdiri atas pengaturan perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, Pendanaan Lingkungan Hidup dan Insentif dan/atau Disinsentif. IJL ini telah diimplementasikan di Kabupaten Lombok Barat, Kab. Kuningan dan Cirebon serta di DAS Cidanau, Serang Banten.

KLHK saat ini sedang menyusun Peraturan Menteri LHK yang mengatur pengendalian kerusakan perairan darat melalui Pulic-Private Partnership (PPP), Imbal Jasa Lingkungan dan Pola-Pola Insentif Hulu- Hilir. Demikian disampaikan oleh Laksmi Wijayanti dalam diskusi dengan peserta workshop.

Workshop ini diikuti sekitar 150 peserta, berasal dari unsur yang berhubungan dengan perairan darat yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPPT, BPDAS HL se-Indonesia, Forum DAS Provinsi se-Indonesia, Perusahaan Listrik Tenaga Air, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Penyedia Jasa Wisata Alam, Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan, dan Forum/Lembaga Non Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan air. [*]

Komentar

x