Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 14:41 WIB

Jokowi Perlu Rombak Tim Ekonomi Demi Rupiah

Oleh : M Fadil Djailani | Kamis, 4 Oktober 2018 | 18:35 WIB

Berita Terkait

Jokowi Perlu Rombak Tim Ekonomi Demi Rupiah
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla perlu merombak atau reshuffle kabinet tim ekonomi. Langkah tersebut dinilai penting demi menyelamatkan ekonomi Indonesia.

"Tim ekonomi harusnya dirombak, karena gagap menghadapi situasi pelemahan ekonomi. Sejak 2015, pertumbuhan ekonomi berkisar 5%," kata Pengamat Ekonomi Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, Kamis (4/10/2018).

Hasil kinerja kabinet ekonomi, terlihat dari performa ekonomi Indonesia, dinilai tidak mampu bersaing. Bahkan, kalah dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina.

Adapun, kabinet ekonomi yang dimaksud adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution dan anggotanya seperti Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Di bawah kendali Sri Mulyani, rasio utang Indonesia terus naik. Sementara ketergantungan asing di kepemilikan utang menciptakan capital outflow. Hal itulah yang dituding menjadi cikal bakal ekonomi Indonesia menjadi rentan.

Tidak hanya Menkeu, dari sisi perdagangan pun demikian. "Khususnya (reshuffle) Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, karena gagal meningkatkan nilai ekspor dan menjaga impor," tegas Bhima.

Menurutnya, Mendag Enggar terlalu gampang membuat lisensi impor. Sementara kebijakan pemerintah seharusnya berdasarkan data yang valid. Di sisi lain, Mendag seharusnya bisa melakukan perluasan penetrasi pasar ekspor ke negara alternatif dengan meningkatkan koordinasi antar kementerian untuk menggenjot ekspor.

Sementara, ekspor pangan juga bermasalah sehingga muncul polemik impor beras. "Impor ini yang berisiko kuras devisa dan melemahkan Rupiah," ujar Bhima.

Untuk menyelesaikan masalah ekonomi, lanjutnya, dibutuhkan menteri ekonomi yang bisa fokus menyelesaikan masalah struktural seperti defisit transaksi berjalan.

Soal penjelasan Rupiah melemah cukup Bank Indonesia (BI) yang punya otoritas berbicara. "Jangan terlalu banyak menteri yang bicara soal rupiah karena memperburuk sentimen pasar," tegasnya. [hid]

Komentar

x