Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 14:44 WIB

Hasil 447 Temuan BPK Berunsur Pidana

Oleh : Wahid Ma'ruf | Jumat, 5 Oktober 2018 | 11:05 WIB

Berita Terkait

Hasil 447 Temuan BPK Berunsur Pidana
Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sebanyak 447 temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana telah diserahkan kepada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp45,65 triliun.

Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan IHPS I Tahun 2018 disebutkan bahwa selama periode 2003-30 Juni 2017. "Dari temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp44,05 triliun," ungkap Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerapkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/10/2018) seperti mengutip setkab.go.id.

BPK melaporkan telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp4,13 triliun pada semester I tahun 2018. Jumlah ini berasal antara lain dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp697 miliar, koreksi subsidi sebesar Rp2,88 triliun, serta koreksi cost recovery senilai Rp561,6 miliar.

"Penyetoran ke kas negara dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan koreksi subsidi diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik (KPP) tahun 2017. Terkait dengan koreksi cost recovery, ini merupakan koreksi perhitungan bagi hasil dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)," demikian keterangan resmi BPK.

IHPS I Tahun 2018 merupakan ringkasan dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 652 LHP keuangan, 12 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu.

Terkait LHP keuangan, menurut BPK, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK juga menyebutkan, pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, jumlah opini WTP mengalami peningkatan dari 84% pada tahun 2016 menjadi 91% pada tahun 2017.

Mendampingi Presiden dalam kesempatan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Komentar

x