Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 16 Oktober 2018 | 09:46 WIB

Beras Mulai Mahal, Sudah Waktunya Jokowi Bersikap

Sabtu, 6 Oktober 2018 | 02:09 WIB

Berita Terkait

Beras Mulai Mahal, Sudah Waktunya Jokowi Bersikap
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Harga beras periode September 2018 mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan terjadi pada beras kualitas premium, medium, dan rendah.

Validitas data yang berulangkali disuguhkan Kementerian Pertanian bahwa terjadi swasembada beras karenanya lagi-lagi menjadi pertanyaan.
Beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, data proyeksi produksi dari Kementerian Pertanian (Kementan), selalu meleset. Ini menjadi ihwal polemik impor beras. "(Data meleset) setiap tahun," ucap Darmin sembari terkekeh di kantornya, Jakarta, Rabu malam (19/9/2018).

Darmin membeberkan, bagaimana data yang meleset dari Kementan mempengaruhi pengambilan keputusan impor. Ia mengatakan pasokan beras Bulog hanya sebanyak 903 ribu ton pada 15 Januari 2018, saat pemerintah pertama kali mengadakan rapat koordinasi.

Jumlah itu sudah berkurang sebanyak 75 juta ton karena digunakan Bulog untuk operasi pasar. Klaim swasembada dan kenaikan harga beras juga disoroti Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto.
Seringnya Kementerian Pertanian membuat klaim swasembada terkait berbagai komoditas pertanian, dinilai menyesatkan. Pasalnya, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, justru menyiratkan adanya kekurangan dari sisi produksi. Jika terus dibiarkan, kekhawatiran membuat kebijakan dari data yang salah, sangat mungkin terjadi.

"Berbahaya untuk misleading kebijakan. Jadi kayak impor atau nggak impor. Terus kestabilan harganya juga jadi terganggu. Secara umum ini berbahaya," tegas Eko.

Pengamat ekonomi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, koreksi Menko Perekonomian Darmin Nasution terkait data pangan yang disajikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, adalah masalah serius. Apalagi, belakangan, terjadi kenaikan harga pangan di pasaran.

Di banyak kesempatan, kata Emrus, Amran menegaskan bahwa harga pangan stabil, dan stoknya mencukupi. "Bila data ternyata berbeda, (produksi) lebih rendah dari dimiliki Mentan, Presiden harus mengambil tindakan tegas terhadap Mentan. Ini bisa berujung kepada reshuflle," kata Emrus.

Emrus mengaku, meski kerap menegaskan kondisi swasembada beras, dari berbagai pemberitaan, Menteri Amran tak menyajikan data pangan secara riil. "Saya tidak pernah melihat Mentan buka-bukaan produksi pangan. Logisnya, kalau produksi melimpah tidak mungkin impor," imbuhnya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman di kesempatan berbeda menyoroti, jumlah produksi beras secara nasional sejatinya tidak dapat dihitung secara pasti. Pasalnya, selain adanya perhitungan konversi dari gabah menjadi beras, terdapat sejumlah faktor lain yang dapat mempengaruhi, seperti kondisi cuaca. "Menghitung beras itu susah, ditambah lagi ada faktor cuaca. Belum tentu per hektar bisa menghasilkan satu ton padi," ujarnya.[tar]

Komentar

Embed Widget
x