Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 22 Oktober 2018 | 13:52 WIB

Pemilik PLTS Atap Bisa Jual Listrik ke PLN

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 9 Oktober 2018 | 18:19 WIB

Berita Terkait

Pemilik PLTS Atap Bisa Jual Listrik ke PLN
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Peraturan baru terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap bangunan dalam waktu dekat akan diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakatan, peraturan itu berupa keputusan Menteri ESDM. Dalam aturan baru itu dicantumkan pemilik PLTS bisa menjual listriknya ke PT PLN (Persero).

"Dengan dikeluarkan Peraturan Menteri ini dalam waktu dekat, diharapkan berapa solar PV (PLTS) yang akan dipasang," kata Rida, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Rida merinci, potensi PLTS yang dipasang di atap bangunan mencapai 1,8-2 Giga Watt (GW), setelah dua tahun peraturan menteri terbit. PLTS tersebut bisa dibangun di bangunan pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri.

Sehingga bangunan yang memasang PLTS menjual listrik ke PLN. "Untuk atap targetnya 1,8-2GW lah. Kalau kami kan semuanya sudah dipasang termasuk di parkiran, dan di semua gedung ESDM kan," ujar dia.

Dalam peraturan itu, kata Rida, akan mengatur penjualan listrik dari PLTS yang terpasang dibangunan ke jaringan listrik PLN.
Namun, tekan dia, penjualan listrik PLTS atap bangunan ada batas maksimalnya, yaitu tidak boleh melebihi daya listrik yang terpasang pada bangunan.

"Tapi maksimum nggak boleh lebih dari 100 persen yang terinstall. Misalkan kita langganan ke PLN 1.300 VA, ya itu nggak boleh lebih dari 1.300," ujar dia.

Menurut Rida, pembangunan PLTS di atap gedung bertujuan untuk menghemat penggunaan listrik, kelebihan daya pasokan dari pembangkit tersebut baru dijual ke PLN dengan masuk kejaringan yang sudah ada.

Namun saat ditanya mekanisme dan harga listrik yang dijual dari PLTS atap ke PLN, Rida belum bisa menjelaskan secara gamblang. "Nanti deh. Nggak etis. Tapi diatur. Kecuali untuk industri nggak dipasang. Industri masang juga boleh," kata dia. [ipe]



Komentar

x