Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 22 Oktober 2018 | 13:50 WIB

KKKS Males Jual Minyak ke Pertamina karena Pajak

Rabu, 10 Oktober 2018 | 10:10 WIB

Berita Terkait

KKKS Males Jual Minyak ke Pertamina karena Pajak
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Seluruh kementerian dan lembaga negara dilibatkan untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap US$. Termasuk Kementerian ESDM terus berupaya menekan impor minyak mentah (crude).

Dalam hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan tiga kebijakan yang krusial, yakni aturan Letter of Credit (L/C), penjualan crude Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Pertamina, kewajiban biodiesel 20% atau B20.

Sayangnya, jurus yang diluncurkan kementeriannya Ignasius Jonan ini tak terlihat hasilnya gemilang. Terbukti, mata uang Garuda semakin hancur diamuk dolar AS. Pada Selasa (9/10/2018), rupiah menclok di level Rp15/200/US$.

Atas fenomena ini, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar hanya bisa bilang semua usaha telah dilakukan. Termasuk kewajiban KKKS menjual cude-nya ke PT Pertamina (Persero), sudah jalan. Di mana, British Petroleum telah menjual kondensatnya ke Pertamina.

"Pertamina beli crude, yang BP jalan. Tapi kecil (volume) kondensatnya yang dari Tangguh. Yang lain saya belum dapat update," kata Arcandra, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Diakui Candra, sapaan akrabnya, KKKS merasa agak berat terkait soal pajak ketika akan menjual minyak mentahnya ke Pertamina. "Kementerian Keuangan sudah memutuskan akan merevisi aturan pajak yang terkait penjualan minyak mentah (crude) KKKS ke Pertamina," paparnya.

Saat ini, apabila KKKS menjual minyak mentahnya ke Pertamina dikenakan pajak sebesar 44%. Anehnya, apabila crudenya diekspor, pajaknya lebih rendah. Tentu saja, KKKS lebih memilih untuk ekspor. Lantaran, ya itu tadi, pajaknya berat. Apalagi harga minyak dunia sedang bagus-bagusnya.

Ke depan, lanjut Candra, pajak hanya dikenakan dari tiap keuntungan penjualan crude. "Jadi keuntungan KKKS yang dikenain. Saat ini sedang direvisi Dirjen Pajak," kata Arcandra. [ipe]

Komentar

x