Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 21 Oktober 2018 | 05:37 WIB

DPR Duga Kebijakan BBM Subsidi Langgar UU BUMN

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 10 Oktober 2018 | 19:01 WIB

Berita Terkait

DPR Duga Kebijakan BBM Subsidi Langgar UU BUMN
Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan menilai kebijakan pemerintah tentang BBM penugasan jenis premium aneh. Sebab, Pertamina tidak boleh menaikkan BBM jenis premium meski harga minyak dunia naik.

"Ini kan aneh, Premium ditugaskan ke pertamina tapi harga yang ngatur pemerintah," kata Gus Irawan di Gedung DPR, Rabu (10/10/2018).

Menurut dia, dengan kebijakan itu keuangan Pertamina kehilangan sampai miliaran rupiah. Hal ini tentunya membuat kinerja keuangan PT Pertamina berdarah-darah.

"Di situ dia (Pertamina) bisa loss sampai 2.500-3.000 per liter. Kali saja lah dengan 3 ribu, kan sekitar 42 triliun," ujar dia.

Demikian juga dengan harga solar subsidi. "Juga terhadap solar PSO, ini kurang lebih ada kerugian pertamina hingga akhir tahun mencapai 70 triliun. Saya yakin, ini aksi korporasi," kata dia.

Menurut dia, hal ini mengangkangi undang-undang BUMN. Dalam UU itu BUMN tidak boleh rugi. Tapi faktanya dengan penugasan ini, keuangan Pertamina memburuk.

"Tapi faktanya, terkait dengan solar dan premium, oleh negara dirancang oleh merugi. Ini harusnya ditutup subsidi, tapi kan pemerintah berketetapan hati untuk mencabut subsidi yang dulu kita berkebratan, sehingga saya kok melihatnya pemerintah, ya akui saja lah kesalahannya," kata dia.

"Kan kebijakan bisa diubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan. Revisilah itu, kasih subsidi jangan dibebankan ke korporasi. Itu berpotensi melanggar UU BUMN," ujar dia. [hid]

Komentar

x