Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 11 Desember 2018 | 12:53 WIB

Komisi VII DPR: Freeport Pakai Hutan Tanpa Izin

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 10 Oktober 2018 | 19:20 WIB

Berita Terkait

Komisi VII DPR: Freeport Pakai Hutan Tanpa Izin
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi VII DPR menggelar rapat konsultasi dengan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dibahas kerugian lingkungan akibat PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport).

Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan mengatakan, rapat konsultasi ini digelar untuk mengetahui sejauh mana tidak lanjut denda masalah lingkungan. Namun, selain masalah lingkungan ada permasalahan lain.

"Ada temuan lain juga yang saya kira bahwa PTFI menggunakan hutan lindung lebih dari 4.500 hektare tanpa izin pakai kawasan hutan," kata Gus Irawan seusai rapat tertutup dengan BPK di DPR, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Menurut dia, penggunaan kawasan hutan tanpa izin itu mengakibatkan tidak adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Padahal, kata dia, apabila penggunaan kawasan hutan memakai izin, negara akan menerima uang ratusan miliar.

"Kalau (penggunaan lahan hutan) itu dengan izin, BPK menghitung ada potensi PNBP sekitar selama 8 tahun senilai Rp 270 miliar yang engga masuk karena engga ada izin. Kalau engga ada izin kan ilegal tentu pendapatannya engga ada. Kalau itu dengan izin maka negara akan memperoleh PNBP itu," ujar dia.

Namun demikian, dalam rapat ini Komisi VII tidak bisa mengambil kesimpulan. Karena, kata dia, rapat ini sifatnya konsultasi. Kedepan DPR akan memanggil kementerian terkait untuk menanyakan hal ini.

"Tentu karena ini sifatnya konsultasi kami tidak ambil kesimpulan, nanti di rapat mitra terkait kami akan ambil kesimpulan," kata dia.

Diketahui BPK sebelumnya dalam temuan atas Kontrak Karya Freeport tahun 2013-2015 pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jayapura, Timika dan Gresik.

Dalam temuan itu Freeport telah menggunakan kawasan hutan lindung seluas minimal 4.535 hektare (ha) dalam kegiatan operasional yang tanpa izin pinjam pakai. Hal ini tercatat bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 Jo UU no.19 Tahun 2004.

Dalam temuan ini terdapat potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang sejak tahun 2008, di mana PP No.2/2008 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan, terbit. [ipe]

Komentar

x