Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 12 Desember 2018 | 18:20 WIB

Program Tanam Padi di Rawa Panen Kritik dari LSM

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 07:09 WIB

Berita Terkait

Program Tanam Padi di Rawa Panen Kritik dari LSM
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Program pemanfaatan lahan rawa untuk tanaman padi, dinilai keliru. Kebijakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuai banyak kritik dari kalangan LSM.

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, Melky Nahar menduga, program ini merupakan pengalihan isu kegagalan kementan dalam program cetak sawah baru.

Melky bilang, Mentan Amran seharusnya fokus untuk mengevaluasi berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Saat ini, banyak lahan pertanian raib lantaran dikoversikan ke industri lainnya. "Salah langkah kalau mentan gunakan rawa sebagai lahan pertanian. Kalau pemanfaatan rawa karena keterbatasan lahan, itu karena banyak lahan tani yang menjadi areal pertambangan," kata Melky di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Hasil kajian Jatam menunjukkan, konsesi industri ekstraktif mencakup 19% dari lahan pertanian padi Indonesia yang sudah dipetakan. Sebanyak 23% lahan yang diidentifikasi mampu diolah untuk pertanian padi. Jatam mempertanyakan realisasi program cetak sawah yang dilakukan Kementan.

Menurut Jatam, Mentan Amran tak mampu menunjukan kekuatannya untuk mencegah alih fungsi lahan. "Kementan ini powernya sangat rendah sekali untuk menghadapi orang-orang," tandasnya.

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Wahyu A Perdana, mengingatkan Kementan terkait rencana rawa gambut dijadikan lahan produktif yang pernah gagal di era orde baru.

Wahyu menuturkan, pada zaman Soeharto, proyek lahan gambut satu juta hektar berakhir dengan kegagalan. Rawa gambut merupakan ekosistem esensial yang terbentuk jutaan tahun, bukan hanya memiliki fungsi hidrologis, tetapi juga sebagai penyimpan karbon, jika rusak maka akan menyebabkan perubahan iklim. "Pada akhirnya perubahan iklim akan berdampak pada produksi pertanian," ujarnya, Jumat (19/10/2018).

Ia mengaku belum mendapat detail program yang dimaksud Kementan tersebut. Untuk itulah Walhi mewanti-wanti agar Kementan menerapkan prinsip kehati-hatian dini, yang juga dikenal dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Kami berharap Kementan berhati-hati dan belajar dari pengalaman sebelumnya," ujarnya.

Ia mengingatkan, pada 1995, melalui Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah, tidak berakhir mulus, bahkan hampir setengah dari 15.594 keluarga transmigran yang dahulu ditempatkan pada kawasan tersebut meninggalkan lokasi.

"Akhirnya Bungaran Saragih (Mentan kala itu) memutuskan tidak melanjutkan, dan diserahkan ke swasta, kalau saya tidak salah di awal tahun 2000-an," tuturnya.

Pemanfaatan lahan rawa tandasnya harus diletakkan secara hati-hati. Kemampuan ekosistem, kata Wahyu, tidak bisa dipandang terpisah-pisah. Menurutnya, fungsi dan dampaknya terhadap ekosistemdan produksi pangan harus dipertimbangkan secara matang.

"Merubah fungsi ekosistem bukan hanya berdampak pada perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan kerawanannya terhadap bencana ekologis, yang pada akhirnya berdampak pada produksi pangan. Banyak praktek tanaman monokultur skala luas akan mengancam ekosistem rawa gambut," ia menjelaskan.

Lebih jauh Wahyu mengingatkan bahwa pada ekosistem rawa gambut kering, bukan hanya fungsi iklim, hidrologi yang terganggu, tetapi juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. "Dalam kasus kebakaran di ekosistem gambut, api bisa bertahan berbulan di dalam gambut kering sehingga penanganannya menjadi sulit," tukasnya.[tar]

Komentar

x