Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 19 November 2018 | 09:04 WIB

Perbedaan Data Beras, Saatnya BPK Lakukan Audit

Selasa, 23 Oktober 2018 | 20:12 WIB

Berita Terkait

Perbedaan Data Beras, Saatnya BPK Lakukan Audit
Gedung BPK - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Perbedaan data beras antara Badan Pusat Statistik dengan Kementerian Pertanian (Kementan), seharusnya tidak perlu terjadi. Bisa jadi memang ada penyelewengan yang perlu ditindaklanjuti BPK dan KPK.

Pengamat hukum ekonomi dan bisnis dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, Selasa (23/10/2018) mengatakan, adanya perbedaan data beras, sudah waktunya BPK berinisiatif untuk melakukan audit investigatif. "BPK harus berani mengaudit secara menyeluruh. Selisih datanya begitu jauh dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tukas Suparji.

Selanjutnya, kata Suparji, hasil audit BPK bisa menjadi landasan hukum bagi komisi anti rasuah (KPK) untuk mendalami peluag terjadinya korupsi. "BPK dan KPK harus saling koordinasi, apalagi sudah terlihat dari awal perbedaan datanya, bahkan seharusnya bisa lebih cepat diusut," katanya.

Disamping itu kata Suparji, kesimpangsiruan data versi kementan, layak dijadikan bahan evaluasi bagi Presiden Joko Widodo. "Bila perlu Presiden melakukan reshuffle," tukas Supardji.

Mengingatkan lagi, ketimpangan data beras terungkap setelah BPS merilis data surplus produksi beras 2018 sebanyak 2,8 juta ton. Data ini jauh di bawah data Kementan. Dari laman resmi Kementan, surplus beras 2018 mencapai 13,03 juta ton.

Perhitungan didapatkan dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton, atau 46,5 juta ton setara beras. Sementara konsumsi beras nasional mencapai 33,47 juta ton.

Pandangan senada disuarakan akademisi dari UIN, Ubedillah Badrun. Dia mengatakan, ketidaksesuaian data kementan dengan BPS yang notabene penyedia data nasional, perlu ditindaklanjuti. Apalagi menyangkut data pangan yang sifatnya strategis.

"Ini soal pangan loh, ketika rakyat tadinya sudah tenang karena ada stok 13 juta ton, ternyata faktanya tidak sebanyak itu, bahkan lebih rendah. Kalau terjadi bencana, kemudian kebutuhan beras sangat tinggi, itu bisa habis. Rakyat bisa mengalami kelaparan masif," tuturnya. [ipe]

Komentar

x